Dua Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) yaitu Emerson Yuntho dan Illian Deta Artha Sari menyatakan  tidak akan memenuhi panggilan polisi atas penetapan status tersangka terkait pencemaran nama baik Kejaksaan Agung.

Pemeriksaan 2 aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) oleh Polri atas tuduhan pencemaran nama baik dinilai sarat akan kepentingan. Hal ini dkarenakan proses penyelidikan kasus yang sudah lama baru diangkat kembali.

2 Aktivis ICW menjadi tersangka oleh Polri karena laporan Jaksa Widoyoko dari berita koran Rakyat Merdeka. Independensi Kejaksaan dan Polri pun dipertanyakan.

Penetapan tersangka dua aktivis ICW mendapat dukungan para LSM lainnya. LSM dari Koalisi Melawan Kriminalisasi Pembela HAM menolak tegas upaya kriminalisasi itu.

Rupanya Kejagung tidak berniat mencabut pengaduan kasus pencemaran nama baik yang melibatkan dua aktivis ICW. Institusi jaksa itu ingin kasus tersebut sampai ke pengadilan.

Lamanya waktu penetapan aktivis ICW Emerson Yuntho dan Illian Deta Artasari menjadi tersangka mengundang tanda tanya besar berbagai kalangan. Namun Polri berdalih, kepolisian mungkin baru ingat kasusnya.

Proses seleksi fit and proper test calon anggota baru BPK sangat tidak melegitimasi UU No 15 Tahun 2006. Saat proses seleksi berlangsung, publik tidak diberi ruang untuk mengawal karena prosesnya yang tertutup.

Kedua aktivis ICW Emerson Yuntho dan Illian Deta Artasari akan dipanggil ke Mabes Polri, Kamis 15 Oktober. ICW pun membentuk tim hukum dan siap melakukan pembelaan.

Masyarakat Oposisi Indonesia, yang terdiri dari beberapa LSM menilai kriminalisasi para aktivis oleh aparat hukum adalah pembungkaman suara rakyat. Tabiat pemerintah sekarang pun dinilai mulai mengarah seperti rezim Orba.

Kriminalisasi terhadap para pembela HAM marak terjadi. Karena itu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengusulkan dibuatnya regulasi guna memberi perlindungan hukum bagi para pembela HAM.