Dua pimpinan KPK yang ditahan Polri mengusik rasa keadilan para tokoh dan pegiat antikorupsi. Mereka akan mendeklrasikan 'Indonesia Darurat Korupsi'.

Aktivis LSM dan pemerhati kesehatan yang tergabung dalam Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (KAKAR) melaporkan dugaan adanya suap dalam penghilangan ayat rokok di UU Kesehatan. Laporan disampaikan langsung pada pimpinan KPK.

Penyebutan nama Presiden SBY dalam transkrip rekaman yang berisi rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK diakui pengacara Anggodo Widjojo hanya guyonan. ICW pun meminta agar polisi memeriksa Anggodo terkait guyonan yang tidak lucu tersebut.

Konspirasi rekayasa kasus pimpinan KPK diduga didalangi oleh pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Jika hal ini terbukti, maka Jaksa Agung Hendarman Supandji harus diminta pertanggungjawaban.

Pelaporan kekayaan harus menjadi prioritas utama program para menteri yang baru menjabat. Jika sejak awal malas untuk lapor, sebaiknya para pembantu presiden tersebut mundur saja.

Pernyataan Kejagung bahwa tidak ada unsur melawan hukum terkait bailout Bank Century Rp 6,7 triliun merupakan sebuah keputusan yang tidak logis dan mencurigakan

Kejagung menyatakan tidak ada unsur melawan hukum terkait bailout Century Rp 6,7 triliun. Bukan hal yang aneh, hasil ini memang sudah diprediksi sejak awal penyelidikan dimulai.

Mewujudkan pendidikan di Indonesia sebenarnya sangatlah mungkin. Bukan tidak adanya potensi pembiayaan melainkan gagalnya sistem pemerintahan. Pendidikan mahal bukan disebabkan tidak adanya sumber pembiayaan. Melainkan Pemerintahan yang korup.

KPK diminta bereaksi terhadap adanya informasi keberadaan bukti rekaman rekayasa untuk menjebak Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Jika tidak, pemberantasan korupsi akan mati.

Pengawasan dana kampanye Pileg dan Pilpres 2009 kemarin masih belum efektif. KPU dinilai tidak serius menyiapkan aturan tentang dana kampanye ini.