Sebagai Plt Jaksa Agung, Darmono, bertekad untuk menuntaskan kasus-kasus penting yang ditangani Kejaksaan. Salah satunya kasus korupsi Sisminbakum, yang menyeret mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai telah tepat mengeluarkan Keppres pemberhentian Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Langkah SBY akan menimbulkan image yang positif.

Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra memuji langkah Presiden SBY yang telah memberhentikan Hendarman Supandji. Namun Yusril justru menilai langkah presiden itu karena mendapat tekanan politik.

Abu Tholut, teroris yang bebas karena remisi, kini justru menjadi figur penting dibalik aksi perampokan di Sumatera Utara. Komisi III DPR mengatakan harus ada ketegasan untuk menghentikan remisi teroris seterusnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Hendarman Supandji yang bukan Jaksa Agung lagi, menimbulkan polemik. Presiden SBY bisa saja langsung mengambil peran Jaksa Agung.

Abu Tholut, pernah dipenjara empat tahun atas kasus terorisme. Menkum Ham, Patrialis Akbar mengakui terapi di LP kurang mujarab untuk orang berideologi ekstrim.

Perbedaan penafsiran terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait posisi Jaksa Agung masih terjadi hingga hari ini. Kali ini, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, ikut angkat bicara.

Mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra disarankan tetap tidak memberikan pernyataan terkait kasus Sisminbakum kepada Kejaksaan. Yusril diminta menahan diri sampai pengganti Jaksa Agung Hendarman Supandji ditemukan.

Mensesneg Sudi Silalahi mencoba dengan mengingatkan bahwa Undang-undang 16/2004 tentang Kejaksaan yang tidak jelas mengatur periode jabatan Jaksa Agung, adalah produk Yusril.

Pemerintah secara resmi mengeluarkan sikap atas putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra. MK menyatakan Hendarman Supanji sudah bukan Jaksa Agung lagi. Namun pemerintah membela Hendarman.