KPK diminta jangan takut untuk membongkar rekaman antara oknum penegak hukum dan buron Anggoro Widjojo. KPK harus harus berani untuk mengungkap fakta kebenaran.

SBY menekankan soal pemberantasan korupsi dalam pidato pelantikannya sebagai presiden. Agar tidak hanya sekedar ucapan belaka, SBY diminta membuktikannya dengan fakta. Caranya dengan membersihkan institusi penegak hukum.

Pansus RUU Kesehatan siap mempertanggungjawabkan imbas hilangnya ayat tembakau dalam UU Kesehatan. Sekalipun harus berhadapan dengan polisi, pansus akan tetap maju.

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Cicak Jawa Tengah menilai SBY-Boediono kurang atraktif memberantas korupsi. Mereka pun melantik 'presiden' versi mereka sendiri.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR yang akan dilantik Kamis minggu ini Gayus Lumbuun mengungkapkan komitmennya mengusut tuntas korupsi ayat tembakau. Menurut Gayus, kasus ini telah mencemarkan nama baik DPR.

ICW mengungkapkan, berdasarkan audit BPK semester 1 Tahun 2009, ada kekurangan penerimaan negara dari uang pengganti kasus korupsi senilai Rp 8,15 triliun. Kejagung beralasan banyak terpidana yang tidak membayar uang pengganti tersebut.

Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) mendesak pimpinan DPR mengusut tuntas kasus korupsi ayat mengenai tembakau dalam UU Kesehatan. FPAN menganggap ini preseden buruk untuk DPR.

ICW menolak posisi Jaksa Agung kembali dijabat Hendarman Supandji. Salah satu langkah penolakan dilakukan dengan mengirim surat ke SBY.

Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (KAKAR) melaporkan 3 anggota DPR yang diduga terlibat korupsi ayat rokok ke Badan Kehormatan (BK) DPR. KAKAR pun meminta BK DPR mengusut tuntas kasus ini.

Komnas HAM memprotes langkah polisi dan jaksa yang masih menggunakan pasal pencemaran nama baik. Semestinya apabila menyangkut kepentingan publik, pasal karet seperti itu diabaikan.