Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) berencana memberlakukan sistem pengupahan berbasis skala upah atau sistem upah baru mulai tahun depan.

Bagaimana dengan sistem Upah Minimum Provinsi (UMP) yang selama ini dipakai dan selalu menjadi kontroversi, terkait akan ada sistem pengupahan baru?

Kalangan buruh meralat permintaan mereka terkait usulan tambahan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Pemerintah Kalimantan Tengah telah merilis nilai upah minimum provinsi (UMP) 2015. UMP 2015 Kalimantan Tengah naik 10% dari nilai UMP tahun ini.

Pihak serikat pekerja meminta pemerintah menambah jumlah komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 item menjadi 84 item.

Kalangan Serikat Pekerja mendesak pemerintah menaikkan gaji buruh di DKI Jakarta sebesar 30% dari Rp 2,4 juta/bulan menjadi Rp 3,2 juta/bulan.

Pemerintah mempunyai rencana menyelesaikan masalah penetapan besaran UMP yang menjadi 'penyakit' setiap tahun. Sistem upah baru akan diterapkan mulai 2015 dengan mekanisme pasar.

Menakertrans Muhaimin Iskandar menegaskan permintaan buruh soal tambahan komponen KHL tak realistis.

Pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) keberatan dengan tuntutan buruh yang meminta tambahan kebutuhan hidup layak (KHL) ditambah dari 60 item menjadi 84 item KHL.

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, permintaan buruh untuk menambah elemen KHL tidak rasional. Menurutnya, buruh sah-sah saja menuntut kenaikan upah dan komponen KHL asal masih berada dalam batas kewajaran.