Forum Umat Islam (FUI) Banyuwangi berniat melaporkan Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjitaning ke polisi. Ribka dituding telah melakukan kebohongan publik serta menebar fitnah setelah dibubarkannya sosialisasi kesehatan.

Orangtua Ribka Tjiptaning memang pernah terlibat PKI. Namun itu bukan alasan mengusir anggota DPR Komisi IX itu dengan alasan dicurigai terlibat PKI sebagaimana yang FPI lakukan di Banyuwangi.

Kapolres Banyuwangi, AKBP Slamet Hadi Supraptoyo, memilih bungkam terkait dirinya yang dilaporkan Ketua Komisi IX DPR-RI, ke Mabes Polri dan Komnas HAM. Pelaporan ini buntut acara sosialisasi kesehatan yang dibubarkan FPI.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengecam keras sikap ormas yang mengusir kegiatan sosialisasi Komisi IX DPR di Banyuwangi. PKS melihat acara Ribka Tjiptaning dan Rieke resmi acara sosialisasi DPR.

Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning resmi melaporkan Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas lainnya ke Bareskrim Polri. FPI dinilai telah melakukan tindak pidana.

Pengaduan anggota Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning cepat dapat tanggapan. Tim Propam akan ke Banyuwangi untuk menyelidiki dugaan bahwa Polres Banyuwangi membiarkan massa FPI.

Anggota DPR Komisi IX Ribka Tjiptaning mengadu ke Komnas HAM karena merasa diusir ormas FPI saat sedang kunjungan kerja di Banyuwangi.  Ribka meminta Komnas HAM memberikan rekomendasi tegas terhadap ormas tersebut.

Selain ke Komnas HAM, Ketua Komisi IX Bidang Kesehatan DPR Ribka Tjiptaning menyambangi Bareskrim Mabes Polri. Politisi PDIP ini akan melaporkan kasus pembubaran paksa yang dilakukan FPI di Banyuwangi.

Aksi Front Pembela Islam (FPI) mengusir anggota DPR di Banyuwangi, Jawa Timur, disayangkan. Salah satu ormas Islam itu dinilai telah bertindak seperti laiknya polisi.

Sosialisasi kesehatan gratis yang dihadiri anggota Komisi IX DPR-RI di rumah makan Pakis Ruyung, Banyuwangi, diduga ilegal. Pasalnya, surat izin yang dilayangkan ke polisi sebelumnya berisi kegiatan temu kangen.