Mabes Polri mengaku masih kesulitan menemukan dua alat bukti dalam kasus mafia pajak Rp 28 milliar. Sulitnya menemukan alat bukti yang kuat menjerat penyuap, membuat Polri masih menggunakan pasal gratifikasi.

Panitera MK Makhfud akhirnya resmi melaporkan gratifikasi di lembaga itu ke KPK. Makhfud meminta supaya KPK segera memeriksa mantan calon Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud dan kuasa hukumnya, Refly Harun.

Kasus dugaan suap di Mahkamah Konstitusi memasuki babak baru. Kali ini, panitera pengganti MK, Makhfud, yang diduga menerima sertifikat tanah, melaporkan Refly Harun ke KPK.

Sering kali menjadi pertanyaan bagi kita tentang kapan persoalan korupsi di negeri ini akan berakhir? Dari satu kasus ke kasus lain seolah tidak pernah terselesaikan. Seperti mata rantai yang tidak pernah putus.

Di mata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, Komisi Pemberantasan Korupsi sedang terengah-engah dalam perjuangannya melawan korupsi. Sebab kekuatan yang dimilikinya kini tingal 30 persen.

Berbagai pencegahan dilakukan untuk meminimalisasikan korupsi. Seolah pelaku korupsi/ penguasa tidak takut akan penegakan hukum. Lebih memprihatinkan ketidaktakutan terhadap aspek keagamaan yang telah menjadi nilai mutlak.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengikuti gelar perkara kasus Gayus Tambuna di Mabes Polri. Dalam forum tersebut PPATK menyarankan Polri untuk gunakan pembuktian terbalik guna mengungkap asal-muasal uang Gayus.

Gelar perkara hasil penyidikan kasus Gayus Tambunan menjadi pintu untuk menguak dugaan jaringan mafia pajak. Jika hanya jeratan gratifikasi yang dikenakan, maka case closed untuk kasus Gayus.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap ada pertukaran informasi bagi masing-masing pihak dalam mengusut kasus Gayus Tambunan. Menanggapi permintaan KPK ini, Kapolri dengan senang hati menerimanya.

Jampidsus Muhammad Amari mengatakan pihaknya masih mempelajari kasus Gayus Tambunan. Meski demikian, dia menyinggung ada pasal suap yang dikenakan untuk Gayus.