Salah satu pasal di UU MD3 mengatur tentang kedudukan anggota DPR yang diberhentikan sementara. Meski diberhentikan sementara, seorang anggota DPR masih berhak menerima gaji dan sejumlah tunjangan.

Melalui Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), dan Tata Tertib DPR mereka mengatur sejumlah cara agar tak mudah dilengserkan. Baik karena tersangkut hukum, atau atas kuasa partai politik.

Pertimbangan untuk mencari pekerjaan tak melulu soal gaji, tunjangan dan jenjang karir. Namun risiko dari pekerjaan pun harus dipertimbangkan.

Pertimbangan untuk mencari pekerjaan tak melulu soal gaji, tunjangan dan jenjang karir. Namun risiko dari pekerjaan pun harus dipertimbangkan.

Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR membuat anggota DPR tak mudah diberhentikan partainya. Anggota DPR bahkan tetap menerima gaji pokok dan tunjangan dalam masa pemberhentian sementara.‎ Ruhut Sitompul tak setuju dengan aturan ini.‎

‎Anggota DPR yang diberhentikan sementara akan tetap mendapat tunjangan di samping gaji pokok. Peraturan ini diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR yang baru disahkan. Anggota Fraksi PKS DPR setuju aturan ini.

Sejumlah aturan kontroversial tercantum dalam Peraturan Tata Tertib DPR yang baru saja disahkan DPR. Salah satunya adalah soal hak keuangan anggota DPR yang diberhentikan sementara.

Fungsi hansip dianggap sudah cukup digantikan oleh Satpol PP. Apakah benar hansip sudah tidak diperlukan lagi?

Setelah hari ini menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPR, besok karyawan Merpati Nusantara Airlines berencana melanjutkan demo di depan Istana Negara.

Sebanyak 300-an karyawan Merpati Nusantara Airlines mendatangi Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Para karyawan ini berasal dari seluruh kantor di seluruh Indonesia.