Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon menilai seluruh pasal dalam UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dibatalkan secara keseluruhan.

Meski telah disahkan, sepertinya kontroversi UU No 3/2009 tentang batasan usia pensiun hakim agung belum usai. 4 organisasi masyarakat mengajukan permohonan judicial review terhadap UU MA.

Rektorat UI tak memberi izin konser 'Tribute to Munir' karena ditengarai acara ini berbau politis. Tapi hal ini justru disesalkan pengajar UI. Alasannya politik Munir adalah politik kemanusiaan.

Mahkamah Agung (MA) mendapat gelar terburuk dalam penegakan hukum. Sedangkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai paling baik oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dinilai tidak memenuhi rasa keadilan karena membatasi jumlah calon presiden dan wakil presiden yang ingin maju dalam pemilu 2009 nanti.

Sejumlah LSM pemerhati masalah hukum menolak pengesahan RUU MA. Bila DPR tetap mengesahkan RUU MA menjadi UU hari ini, mereka akan mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Perubahan usia pensiun hakim agung bukan hal yang urgen dilakukan saat ini. Revisi UU Mahkamah Agung (MA) seharusnya fokus pada reformasi kinerja di tubuh MA dalam memperlancar jalannya reformasi peradilan.

Fajroel Rachman kembali mengajukan permohonan uji materiil terhadap UU Pilpres. Permohonan itu diajukan karena UU tersebut dinilai melanggar hak konstitusional warga negara.

Para pemohon uji materi UU No 23 Tahun 2003 tentang pemilihan pilpres menarik kembali permohonan mereka menyusul disahkannya RUU pilpres yang baru. Namun, mereka segera mengujimaterikan UU Pilpres baru, yang disahkan DPR pada 29 Oktober 2008 kemarin.

RUU Pilpres disahkan DPR, Rabu 29 Oktober 2008 kemarin. Pengesahan itu membuat pemohon uji materi calon presiden independen berpikir ulang untuk menarik permohonan.