Panitia Kerja (Panja) ‎revisi UU Pilkada DPR sepakat menaikkan syarat dukungan penduduk untuk calon independen yang ingin maju di pilkada. Apa alasan DPR?

Panitia Kerja (Panja) DPR yang membahas revisi UU Pilkada terus bekerja. Sejauh ini sudah ada 10 poin revisi yang disepakati Panja.‎ Salah satunya adalah menaikkan syarat dukungan penduduk bagi calon independen.

Dewan Perwakilan Rakyat resmi memasukkan revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan UU tentang Tindak Pidana Korupsi ke dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019. Apa saja poin-poin yang akan direvisi?

Revisi UU KPK yang ditolak publik pada periode 2009-2014 kini kembali masuk ke Prolegnas 2015-2019. Ternyata yang mengusulkan revisi tersebut untuk dibahas di DPR adalah Fraksi Gerindra.

Di tengah kemelut antara Kepolisian RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat kembali berusaha merivisi dua undang-undang menyangkut komisi antirasuah.

DPR menggelar rapat paripurna untuk menetapkan Program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019 dan mengesahkan sejumlah RUU menjadi UU. 334 Dari 555 anggota hadir di rapat paripurna kali ini.

Pemerintah bakal merevisi Perpres No 67/2005 mengenai Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS). Revisi Perpres ini bakal memungkinkan swasta membangun lebih banyak lagi proyek infrastruktur di Indonesia.

Setelah UU MD3 direvisi, Koalisi Indonesia Hebat akan mendapat posisi wakil ketua di setiap alat kelengkapan dewan (AKD). PKB sebagai salah satu fraksi di KIH meminta jatah 5 kursi pimpinan.

Drama panjang Perppu Pilkada sepertinya akan segera berakhir, kemungkinan besar dengan manis. Manuver Ketum Partai Demokrat (PD) SBY mendekat ke KIH membuat KMP kembali sepakat mendukung Perppu yang mempertahankan pilkada langsung itu.

DPR sudah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dua kubu di Partai Kakbah pun segera Islah. disahkan.