DPD mengaku kecewa bila rekomendasinya mengenai 14calon anggota BPK tidak dipertimbangakan DPR. Khususnya soal permintaan untuk tidak memasukan calon anggota DPR karena dinilai tidak lolos kualifikasi.

DPD menilai mantan Menteri Negara BUMN, Sugiharto dinilai pantas untuk direkomendasikan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alasannya, Sugiharto berpengalaman di bidang akuntansi keuangan.

ICW cs melaporkan 29 nama calon anggota BPK yang bermasalah ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Calon anggota BPK tersebut ada yang berstatus tersangka hingga berlatar belakang parpol.

Sebagai lembaga yang mengaudit keuangan negara dan berfungsi sebagai lembaga supremasi hukum, BPK harus kuat. Oleh sebab itu, lembaga ini harus dipimpin oleh ketua yang kuat dan tegas, sehingga tidak mudah diintervensi.

Selama ini dalam memilih ketua dan anggota lembaga negara, DPR hanya melakukan fit and proper test atau uji kelayakan. Namun untuk memilih Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga diharuskan melakukan uji kompetensi.

Koalisi Pemantau Seleksi Calon Anggota BPK menuntut Komisi XI DPR untuk menggugurkan dua nama peserta dari pencalonan anggota BPK. Mereka adalah Endin Soefihara dan Udju Djuhaeri.

Seleksi calon Ketua BPK mengundang perhatian karena banyak calon yang berasal dari dunia politik dan tidak berlatar belakang ekonomi atau akuntan. "Cari kucing yang bisa nangkap tikus," ujar Ketua BPK.

Seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Komisi XI DPR terus berjalan. Proses tersebut dinilai tidak legitimate, karena tidak transparan.

DPD menilai proses pemilihan Ketua dan 7 anggota BPK tidak transparan atau tertutup. Karena itu DPR mendesak Komisi XI DPR mengulang proses seleksi calon anggota BPK.

Seleksi Ketua BPK nampaknya semakin ramai. Nama Ketua DPR RI Agung Laksono dikabarkan ikut mendaftar seleksi Ketua BPK di detik-detik terakhir sebelum masa pendaftaran ditutup.