Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar Muhammad Amari mengaku belum mengetahui duduk persoalan kasus proyek fiktif Bank Jabar soal pengadaan fasilitas perkuliahan di ITB yang terjadi pada tahun 2003. Namun dia berjanji akan tetap mengusutnya terus.

ICW menemukan sejumlah kasus di kejaksaan yang mirip dengan kasus Jaksa Ester. Berdasarkan temuan BPK ada 16 kasus yang terkait kecurangan jaksa.

Penggunaan dan laporan keuangan di 6 daerah di Jawa Barat dinyatakan tidak sesuai administrasi oleh BPK. Total nilainya mencapai Rp 81,649 miliar.

Tak hanya empat KPUD di Jabar, BPK juga menemukan kekurangan penerimaan uang ke kas negara dari empat pemerintah daerah yang jumlahnya fantastis, yaitu sebesar Rp 46,698 miliar.

Empat KPU daerah di Jabar dianggap bermasalah oleh BPK atas pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Pilkada temuan yang terindikasi bermasalah senilai Rp 10,120 miliar.

Kepala LAN Deddy Mulyadi mengatakan rata-rata CPNS masih menggunakan jalur nepotisme agar bisa lolos tes CPNS. Sementara dari hasil tes tulis dan wawancara sebenarnya banyak yang tidak qualified.

Agar terhindar dari kasus korupsi, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan semua hal berkenaan dengan anggaran yang meragukan dan mencurigakan, akan segera dikoordinasikan dengan BPK.

Sebanyak 50 orang dari BEM Bandung Raya melakukan demo di Kejati Jabar Jalan RE Martadinata no 54. Mereka menuntut Kejati mengusut kasus dugaan korupsi mantan Walikota Bandung Dada Rosada.

150 orang dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia berunjuk rasa di depan PN Bandung, Jalan LRE Martadinata, Rabu (23/7/2008), menuntut penuntasan kasus korupsi di Jabar.

Bagaimana kondisi listrik di sekitar wilayah Anda untuk periode 17-25 Juli? Ada baiknya Anda mengecek dulu jadwal mati lampu yang telah diumumkan PLN periode 17-25 Juli 2008.