Revisi RUU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelengaraan Pemilu mandeg di tengah jalan karena Panja yang mempersiapkan RUU deadlock. Hal ini disebabkan adanya tarik menarik kepentingan elit partai mengenai boleh-tidaknya anggota partai masuk menjadi anggota penyelenggara Pemilu.

Badan Kehormatan DPR diminta segera melakukan klarifikasi dari adanya laporan perselingkuhan yang dilakukan oleh anggota DPR. Pasalnya, banyak sekali motivasi yang ada untuk bisa menggulirkan isu tersebut.

Anggota Dewan masih terus saja melakukan studi banding ke luar negeri. Padahal dengan pergi ke luar negeri, DPR justru sedang melakukan cara paling primitif dalam melakukan studi mereka.

Anggota DPR punya uang dan kekuasaan. Selingkuh atau bermain wanita jadi godaan. Tidak heran banyak muncul isu tidak sedap menerpa pengemban suara rakyat ini.

Partai Golkar diminta menegur anggotanya yang menjabat Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR, Nudirman Munir. Sebab, pernyataan Nudirman soal rencana kunjungan kerja ke Yunani dinilai telah melukai rakyat.

Pimpinan DPR mengundang calon Kapolri Komjen Timur Pradopo, pada Rabu 6 Oktober lalu yang memancing protes dari sebagian anggota Komisi III. Pimpinan DPR diimbau minta maaf karena dinilai melecehkan Komisi III.

Sikap pimpinan DPR yang mengundang calon Kapolri Komjen Timur Pradopo akan menjadi blunder di tengah masyarakat. Maka itu, tidak salah jika separuh anggota Komisi III DPR mengajukan nota protes.

Rapat kerja antara Komisi III DPR dan KPK pada Kamis lalu, dinilai menjadi 'panggung' bagi politisi PDIP Panda Nababan untuk membela diri dalam kasus suap DGS BI. Seharusnya, seorang tersangka tidak dilibatkan.

Rencana perjalanan studi banding anggota Komisi VIII DPR ke AS besok sebaiknya dibatalkan. Sebab, masih banyak masalah sosial di negerinya sendiri, seperti banjir bandang di Kota Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.

Kinerja anggota DPR terus disorot termasuk soal legislasi (pembuatan undang-undang). Dalam setahun ini mereka baru selesai membahas 8 undang-udang dari 70 RUU yang menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010.