PT Oto Multiartha masih dijaga polisi menyusul bentrokan antara kelompok pria berpakaian yang bertulis FBR dan ormas kepemudaan di Cempaka Mas, Jakpus. Karyawannya diliburkan.

11 Orang ditetapkan sebagai tersangka kasus bentrokan yang terjadi di kantor cabang perusahaan leasing PT Oto Multiartha, Cempaka Mas, Jakarta Pusat, pada Kamis kemarin. Polisi juga menyita 7 senjata tajam.

Pemicu bentrokan di Ruko Cempaka Mas bermula dari dugaan sikap arogan pihak leasing yang menarik kendaraan konsumen secara paksa. YLKI menyatakan banyak leasing menerapkan kontrak sepihak sehingga mengeksploitasi konsumen.

Bentrokan antar kelompak massa dengan latar belakang etnis kembali terjadi. Pembinaan kelompok massa oleh Pemprov DKI dinilai belum maksimal.

Manajemen PT Oto Multiartha berupaya memelihara situasi agar tetap kondusif pasca peristiwa bentrokan antar kelompok massa yang terjadi di Ruko Cempaka Mas, Kamis (9/12). PT Oto Multiartha juga akan membantu biaya pengobatan para korban bentrokan dan mengganti setiap kerusakan yang ditimbulkan.

Pihak leasing Otto Multiartha membantah telah menurunkan paksa penumpang mobil APV, yang diakui Front Betawi Rempug (FBR) sebagai anggotanya. Pihak leasing menyatakan, mobil bernopol B 1689 VFB itu disita secara baik-b

Meski kondisi di Ruko Cempaka Mas pasca bentrokan antara kelompok massa berangsur tenang, polisi tetap berjaga di sana. Satu kompi samapta disiagakan untuk mengantisipasi terjadinya bentrok susulan.

Forum Betawi Rempug (FBR) menyebut tiga anggotanya mengalami luka bacokan dalam tawuran dengan ormas kepemudaan di kompleks pusat perniagaan Cempaka Mas, Jakarta Pusat. Tiga orang tersebut kini sudah dilarikan ke rumah sakit.

Tawuran antara massa dari Forum Betawi Rempug (FBR) dan ormas kepemudaan di kompleks pusat perniagaan Cempaka Mas, Jakarta Pusat telah reda. Ratusan polisi datang ke lokasi kejadian dan menjaga ketat lokasi itu.

MA siap mengeluarkan fatwa hukum pembubaran ormas apabila diminta. Ketua MA Harifin A Tumpa mengaku siap mempelajarinya jika ada pihak yang mengajukan persoalan itu ke MA.