Mabes Polri akan memperketat pengaman di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok setelah tertangkap dan ditahannya M Nazaruddin. Polri tidak akan sembarang menerima pembesuk Nazaruddin tanpa seizin KPK.

Dalam penegakan hukum, penyelidikan yang dilakukan oleh KPK harus dalam psosisi sesuai harapan publik, untuk mengupas tuntas problem kasus yang bersinggungan dengan Nazaruddin. Semua pihak yang terlibat juga diusut.

PD sudah dan terus membuktikan komitmen tidak mencampuri proses hukum kasus suap wisma atlet dengan tersangka mantan Bendahara Umum M Nazaruddin. Pihak selain lembaga hukum, diharapkan juga tidak mencampuri proses hukum di KPK.

Meski sedang dalam status terperiksa oleh Tim Etik KPK, Chandra tetap diperbolehkan mengusut kasus Nazar. Sedang ICW tidak sependapat dengan kebijkan itu karena bisa mempengaruhi trust publik.

Mabes Polri menyerahkan sepenuhnya pemeriksaan Muhamad Nazaruddin kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Polri juga akan menunggu langkah KPK selanjutnya terkait paspor Syarifuddin yang digunakan oleh Nazaruddin.

"Di bawah kontrol publik, proses di KPK diharapkan sekaligus menguji akurasi informasi yang selama ini dilontarkan Nazaruddin," kata tanggapan Sekretaris Dewan Kehormatan PD, Amir Syamsuddin.

KPK tidak akan memeriksa tersangka wisma atlet M Nazaruddin hari ini. KPK belum memberikan penjelasan detil kapan akan memeriksa buronan yang baru tiba dari Kolombia, Sabtu 13 Agustus kemarin tersebut.

"Kasus ini sudah ditangani lembaga hukum yang profesional, tidak mungkin lagi ada deal oleh komponen-komponen terkait bilamana kasus ini sepenuhnya sudah diserahkan ke lembaga hukum," kata Jafar.

OC Kaligis (OCK) kesal karena tak diizinkan bertemu tersangka kasus suap wisma atlet M Nazaruddin, yang dibelanya. OCK juga mempertanyakan barang bukti yang dirilis KPK.

Pengacara tersangka kasus suap wisma atlet M Nazaruddin, OC Kaligis (OCK), kesal. Pasalnya, sejak Nazar tiba di Indonesia, dirinya sama sekali tak diizinkan bertemu kliennya.