Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menerbitkan surat edaran terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang menyatakan napi koruptor mendapat remisi pada lebaran tahun ini. Apa kata KPK?

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengeluarkan Surat Edaran bernomor M.HH-04.PK.01.05.06 sebagai aturan teknis PP 99 tahun 2012. Rekan separtai Amir, Ruhut Sitompul, menyatakan dengan surat ini justru mempertegas koruptor sulit dapat remisi.

Menteri Hukum dan Ham Amir Syamsuddin memberikan informasi terkini mengenai kondisi di LP Tanjung Gusta yang beberapa saat lalu sempat ricuh. 

Menkum Amir Syamsuddin menepis tudingan bahwa pemberian remisi bagi napi korupsi, termasuk juga napi narkoba, dan terorisme sebagai bentuk kompromi pemerintah.

Langkah Menkum HAM Amir Syamsuddin menerbitkan surat edaran tentang remisi dikritik. Amir menegaskan kebijakan tersebut ditempuh untuk memberikan hak terhadap napi narkoba, bukan koruptor.

Menkum HAM Amir Syamsuddin hanya menerbitkan surat edaran tentang PP 99/2012. Amir mempertegas bahwa PP 99/2012 tidak berlaku surut, tanpa mencabut PP yang belakangan kontroversial ini.

Wakil Ketua DPR Pramono menyayangkan Menkum HAM Amir Syamsuddin menerbitkan surat edaran tentang pemberian remisi bagi narapidana terkait PP 99/2012. Menurut Pramono, aturan tersebut justru melemahkan aturan remisi koruptor yang sudah ketat.

Kemenkum HAM menerbitkan Surat Edaran bagi Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM tentang pemberian remisi bagi narapidana terkait PP 99/2012. Surat itu menyatakan napi pelaku terorisme, koruptor dan narkoba bisa mendapat remisi pada lebaran tahun ini.

Pemerintah jangan lembek pada napi korupsi, teroris, dan narkoba. Mereka telah melakukan kejahatan luar biasa. Nah, jangan karena rusuh di LP Tanjung Gusta, Medan kemudian mereka mendapatkan remisi.

Kemenkum HAM menerbitkan Surat Edaran bagi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM tentang pemberian remisi bagi narapidana. Surat yang dibuat tanggal 12 Juli itu merupakan penjelasan atas PP Nomor 99 tahun 2012.