Pasangan SBY-JK diminta mengubah kebijakan ekonomi dalam pemerintahan mendatang. Mereka diimbau tidak lagi mengikuti kebijakan ekonomi pro-IMF dan Bank Dunia.

Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan RUU kepailitan menjadi UU. Dengan disahkannya RUU ini diharapkan ada kepastian hukum bagi investor.

Untuk menaikkan citranya, Megawati harus mengganti Kapolri dan Kepala BIN yang dianggap paling bertanggung jawab atas berbagai teror di Indonesia.

Revrisond Baswir menengarai adanya upaya dari pihak-pihak tertentu agar investor domestik tidak bisa ikut dalam proses divestasi Bank Permata. Ia melihat campur tangan Bank Dunia dan IMF dalam proses divestasi ini sangat kuat.

Pemerintah saat ini sedang mengembangkan program debt swap dengan Jerman untuk tahap kedua dengan jumlah penghapusan utang EUR 23 juta.

Kwik Kian Gie mengaku dilarang ikut campur dalam penyusunan kabinet mendatang. Larangan itu disampaikan langsung oleh Megawati.

Menkeu Boediono mengakui sejauh ini belum terjadi peningkatan investasi di dalam negeri meki pemerintah telah mengeluarkasn Inpres No 5/2003 yang berisikan paket kebijakan ekonomi Indonesia.

Fraksi Reformasi menyayangkan permintaan Presiden Megawati kepada IMF untuk membantu penjadwalan ulang utang. Niat presiden dinilai terlambat.

Pemberian stimulus dari RAPBN memang belum memungkinkan karena masih besarnya utang pemerintah disamping subsidi yang sangat besar. Pemerintah pun sangat disayangkan karena enggan menarik obligasi rekapnya di perbankan.

IMF hingga saat ini belum merespon permintaan agar penjadwalan ulang utang Indonesia. IMF Diduga menunggu terbentuknya kabinet baru.