PSSI menolak jika pemberian fasilitas gratis terhadap tamu undangan di ajang final AFF Suzuki Cup 29 Desember lalu disebut gratifikasi. Presiden SBY hingga pejabat lain yang diundang adalah tamu kehormatan.

KPK mendapat informasi ada sejumlah pejabat negara yang mendapat tiket gratis dari PSSI saat menyaksikan final AFF. Saat dikonfirmasi, PSSI menyangkalnya. Yang ada hanya undangan kepada pihak tertentu sebagai bentuk penghormatan.

Ketua DPR Marzuki Alie menilai dugaan pemberian tiket gratis Piala AFF 2010 oleh PSSI kepada sejumlah penyelenggara negara adalah hal kecil. KPK seharusnya mengungkap kasus korupsi yang besar, dan bukan hal kecil seperti kasus tiket.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil dan memintai keterangan pengurus PSSI. Pemanggilan ini terkait dengan adanya informasi bahwa PSSI memberi tiket gratis kepada sejumlah pejabat untuk menonton Piala AFF 2010.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil dan memintai keterangan pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Pemanggilan ini terkait dengan adanya informasi bahwa PSSI memberi tiket gratis kepada sejumlah pejabat untuk menonton Piala AFF 2010.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menilai pengusutan kasus Gayus Tambunan oleh kepolisian belum maksimal. Polisi belum bisa menyeret pemberi uang ke rekening mantan petugas Pajak itu.

MA memvonis lepas mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkum HAM Romli Atmasasmita. Meski demikian bukan berarti penyidikan terhadap semua tersangka kasus Sisminbakum bisa dihentikan.

Kejagung bersikeras tetap melanjutkan proses hukum perkara Sisminbakum dengan tersangka Yusril. Padahal kasasi dalam kasus ini di MA dengan terdakwa Romli Atmasasmita telah dihentikan. Sikap Kejagung dipertanyakan.

Romli Atmasasmita divonis lepas Mahkamah Agung (MA) terkait kasus Sisminbakum. Namun bukan berarti mantan Menteri Kehakiman, Yusril Ihza Mahendra, yang namanya ikut terseret dalam kasus ini juga otomatis bebas.

Mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkum HAM Romli Atmasasmita divonis lepas oleh Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung pun diminta untuk mengkaji ulang soal administrasi Sisminbakum.