Periode 100 hari pemerintahan SBY-Boediono, khususnya dalam pengelolaan lingkungan dinilai Walhi Jabar tidak jauh beda dengan pendahulunya.

Dalam program 100 harinya, Kejaksaan Agung membuat ranking provinsi yang telah diselamatkan asetnya karena korupsi. NAD menempati posisi tertinggi.

Dana Rp 6,6 triliun yang diajukan Kementerian Dalam Negeri untuk merealisasikan penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) rupanya masih belum turun.  Padahal dari aspek yuridis sudah hampir selesai.

Mantan Wapres  JK masih enggan bicara politik. Lagi-lagi JK menolak berkomentar soal kondisi politik negeri ini.

Pendapat tentang 100 hari pemerintahan SBY-Boediono mulai bernada subjektif. Kali ini, Sekjen PDIP Pramono Anung menilai JK lebih baik dari Boediono sebagai wakil presiden dalam menjalankan program 100 hari.

Beredarnya wacana pemakzulan terhadap Wapres Boedioni dinilai sebagai hal yang menguras energi dan overdosis. Sebab saat ini Pansus angket Bank Century belum sampai memberikan kesimpulan akhir.

Partai Demokrat (PD) menilai isu pemakzulan Boediono tidak relevan dibicarakan. Apalagi jika pemakzulan dikaitkan dengan bailout Bank Century yang dipandang PD sebagai penyelamatan ekonomi  ndonesia.

Sikap PKS sudah tegas soal skandal Century. Hasil penyelidikan Pansus Angket Century dinilai sudah memberikan indikasi yang meyakinkan bahwa proses bailout bermasalah.

Desakan mundur atau pemakzulan terhadap SBY-Boediono dinilai tidak beralasan. Pembubaran sebuah pemerintah tidak begitu saja bisa dilakukan dengan mudah.

Pimpinan DPR, pimpinan lembaga negara, dan Pansus Angket Century menggelar rapat secara terbuka. Mereka akan menyelesaikan hal-hal yang macet di pansus.