Rakernas I PDI Perjuangan sepakat tidak membahas soal pencapresan di 2014. Partai oposisi ini memilih fokus mengawal agar mekanisme dalam Pemilu dan Pilpes benar-benar jujur.

Untuk antisipasi ancaman krisis ekonomi global, pemerintah diminta menambah anggaran transfer ke daerah dalam APBN di tahun depan.

DPD PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menilai penyelesaian kasus Bank Century semakin tidak jelas. Karenanya, DPP diminta untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menuntaskan kasus tersebut.

Badan Kehormatan DPR belum mengetahui perihal dugaan pemerasan yang dilakukan oleh staf Nudirman Munir, wakil ketua BK saat itu, terhadap Wa Ode Nurhayati. Sebab saat diperiksa BK, politikus PAN itu tidak pernah menceritakan soal pemerasan.

33 DPD PDI Perjuangan menyampaikan pandangannya dalam Rakernas. Dari pandangan 24 DPD yang sudah berlangsung, persoalan Papua dan perbatasan di Kalimantan Barat menjadi perhatian.

Sebagian besar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan se-Indonesia meminta isu capres 2014 tidak menjadi polemik. Setidaknya 24 dari 33 DPD tetap menyerahkan soal capres kepada hasil Kongres III partai tahun lalu.

PDI Perjuangan siap menanggung risiko tidak populer karena mendorong sistem proposional tertutup atau berdasarkan nomor urut dalam Pemilu lagi. Bagi PDIP, sistem itu bisa mencegah liberalisasi politik.

Partai Amanat Nasional (PAN) memberi wejangan kepada KPK dalam menuntaskan kasus korupsi. PAN meminta KPK bekerja tidak berdasarkan order kekuatan ekonomi maupun politik.

PDI Perjuangan akan membuka pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2014. Partai nasionalis ini akan menjaring para bakal caleg dari pihak luar berdasarkan kompetensi dan kualifikasi.

Hasil Rakernas PAN antara lain merekomendasikan Ketum PAN Hatta Rajasa jadi capres Pilpres 2014. Rekomendasi itu menunjukan PAN partai pertama yang secara resmi menyatakan capresnya dalam Pilpres 2014.