Kasus mafia hukum Gayus Tambunan menyedot perhatian dari sejumlah kalangan, temasuk mantan Hakim Agung, Benjamin Mangkoedilaga. Benjamin bahkan hadir di sidang vonis Gayus.

Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin merasa diperlakukan tidak adil oleh aparat penegak hukum karena dijadikan terdakwa dalam kasus Dispenda gate. Menurutnya, perkara Dispenda gate seharusnya tidak sampai diajukan ke Pengadilan.

Sidang kasus kematian Sawon, napi yang tewas di keroyok sipir LP Banyumas kembali digelar. Dalam sidang kali ini, terjadi ketidaksesuaian antara saksi Kepala LP Banyumas, Lindu Prabowo dan anak buahnya, Nanang Anton Jatmiko.

Komisi Informasi Pusat mempertanyakan perkembangan penyeledikan Polri terhadap 17 rekening mencurigakan milik perwira polisi. Sebab, selaku badan publik, Polri harus menyampaikan progres kinerja kepada publik.

Penyelidikan atas 17 rekening mencurigakan yang dimiliki perwira Polri masih berjalan. Polri belum bisa memastikan apakah dalam 17 rekening tersebut terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang atau tidak. Hal itu terungkap dalam sidang adjudiksi non-litigasi yang digelar Komisi Informasi RI.

MK melanjutkan permohonan uji materil yang diajukan Yusril Ihza Mahendra terkait ketentuan Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3) dan (4), pasal 184 KUHAP terhadap prinsip yang diatur dalam  UUD 1945. Dalam kesempatan tersebut, hadir 4 ahli yang diajukan Yusril dan pemerintah namun belum mengajukan ahli.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum akan berkordinasi dengan Jaksa Agung terkait hasil pemeriksaan 5 JPU perkara Bahasyim Assifie yang terbukti tidak profesional. Satgas akan telusuri dugaan suap terhadap 5 JPU kasus mantan penjabat pajak tersebut.

Tindakan 8 sipir LP Banyumas, Jawa Tengah, yang mengeroyok narapidana Sawon (38) hingga tewas melanggar konvensi internasional. Para sipir ini melakukan hal tersebut karena didorong rasa jengkel semata.

Satgas PMH tidak setuju bila kasus Gayus Tambunan diambil alih oleh KPK. Namun KPK dipersilahkan menangani kasus Gayus yang belum ditangani oleh Kepolisian maupun Kejaksaan.

Revisi UU nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY) akan dibahas di Komisi III DPR. Para komisioner KY siap mengawal revisi UU tersebut agar sesuai harapan.