Belum hilang dalam ingatan kita akan keberingasan petugas satpol-PP dalam tragedi Tanjung Priok yang lalu, kini kita mendengar berita terbaru bahwa mereka akan diberikan senpi lewat sebuah peraturan menteri no. 26 tahun 2010.

Mempersenjatai Satpol PP dengan senjata berapi (senpi) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dinilai sebagai ide ngawur. Belum dipersenjatai saja Satpol PP seringkali menindas rakyat kecil.

Pemerintah sudah membekukan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang membolehkan Satpol PP membawa senjata api. Komisi II akan memanggil Mendagri Gamawan Fauzi untuk mengklarifikasi aturan itu.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Imam Budi Supeno enggan berkomentar banyak soal aturan Satpol PP bersenpi. Namun dia menyatakan prosedur untuk memegang senpi sangat ketat. Imam mengaku dirinya saja tak memegang senpi.

Meski peluang untuk mempersenjatai Satpol PP dengan senjata gas air mata dan senjata bepeluru hampa  itu dibuka oleh PP No 6/2010, namun Menteri Dalam Negeri berharap agar senjata itu tidak diberikan saat ini.

Alasan Kepala Satpol PP Kota Bandung Feri Ligaswara belum mau mempersenjatai dengan senjata api untuk anggotanya, bukan hanya karena belum memadainya sarana lain seperti kendaraan operasional dan asuransi, namun dia khawatir senpi akan disalahgunakan.

Polda Metro Jaya akan mengkaji dasar hukum dan kepentingan Satpol PP dipersenjati. Izin pemberian pistol bagi Satpol PP akan dilakukan dengan selektif.

Peraturan Menteri No 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api (Senpi) bagi Satpol PP, Kepala Satpol PP Kota Bandung Ferdi Ligaswara menyatakan tak akan menerapkan peraturan itu dalam waktu dekat. Satpol PP lebih pilih diberikan asuransi.

Rencana untuk memberikan senpi kepada Satpol PP sesuai Permendagri urung dilakukan. Dikhawatirkan justru muncul hal yang tidak diinginkan.

Permen No 26 Tahun 2010 tentang penggunaan senjata api bagi Satpol PP ditentang oleh politikus Senayan. Anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko, menilai peraturan itu harus segera dicabut.