Wacana pemakzulan Presiden SBY atau Wakil Presiden Boediono dinilai sangat sulit dilakukan. Namun hal itu mungkin saja jika memang semua syarat yang ditetapkan UUD telah dipenuhi dengan baik.

Partai Demokrat akan berjuang keras menutup semua pintu pemakzulan SBY-Boediono. PD meminta partai koalisi menjaga komitmen koalisi dan tidak terus mewacanakan pemakzulan.

100 Sudah usia pemerintahan SBY-Boediono. Oleh Human Rights Working Group (HRWG), pemerintah dianggap telah gagal dalam menegakan HAM dan demokratisasi.

Beberapa elemen masyarakat menggelar doa bersama di halaman Gedung DPRD Sumur. Mereka berdoa agar pemerintahan SBY dan Boediono mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik.

Bagi mantan Presiden BJ Habibie, wacana pemakzulan yang muncul terkait kasus Bank Century, harus disesuaikan dengan UUD yang berlaku. Habibie meminta hal itu diserahkan kepada ahlinya.

100 Hari pemerintahan SBY-Boediono hanya disibukkan untuk memadamkan bola api liar Centurygate. Akibatnya, pemerintahan SBY tidak cukup menunjukkan arah dan strategi baru dalam menjalankan agenda-agenda ekonom.

Anggota DPR inisiator angket Century (Tim 9) menyiapkan rekomendasi tandingan. Rekomendasi ini diharapkan dapat meluruskan jalan pengungkapan skandal Century oleh pansus.

Sejumlah anggota Pansus Hak Angket Bank Century mendesak agar keterangan mantan Ketua KSSK Sri Mulyani dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dikonfrontir. Bagi Partai Demokrat (PD), konfrontir itu belum perlu dilakukan.

"Kita juga nggak pernah berpikir Boediono atau Sri Mulyani berhenti. Golkar tidak akan khianati koalisi," ujar Idrus Marham, ketua Pansus Century dari FPG.

Ketua Pansus Idrus Marham mengomentari pernyataan wapres Boediono yang tak mau Indonesia menjadi industri pansus. Jika tak mau banyak pansus, pemerintah jangan melanggar dong.