Rencana mempersenjatai Satpol PP dengan senjata api menimbulkan pro dan kontra. Namun demikian, Satpol PP Pemprov Riau menyambut baik rencana itu.

Pemkot Makassar tidak mendukung rencana pemberian senpi kepada anggota Satpol PP. Kebijakan tersebut dinilai belum diperlukan saat ini. Hal senada sebelumnya juga disampaikan Pemprov Jawa Tengah.

Pengadaan senjata api untuk Satpol PP masih diperdebatkan, walaupun peraturan Mendagri yang mengaturnya telah dibekukan. Seperti tak ingin terjebak polemik, Satpol PP Solo memilih senjata lain yang ringan tapi efektif: Peluit.

Komisi II DPR akan meminta keterangan Mendagri Gamawan Fauzi terkait isu bisnis senjata api Satpol PP. Mendagri diminta mengklarifikasi isu adanya mafia senjata itu.

Permendagri Nomor 35 Tahun 2005 mengizinkan Satpol PP memiliki senjata api berpeluru tajam. Surat rekomendasi Kapolri untuk Mendagri untuk mengeluarkan Permendagri yang baru No 26/2010, menyebutkan senpi berpeluru tajam dapat digunakan sepanjang izin belum dicabut.

Kemendagri menegaskan bahwa Permendagri No 26/2010 tentang pemberian senjata api bagi Satpol PP justru lebih baik dari aturan sebelumnya. Pihak Kemendagri pun meminta agar tidak sembarang mengecam aturan baru ini.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta kepada Komisi II DPR untuk mengecek tender senjata api Satpol PP. Pasalnya Priyo mendengar kabar miring sudah ada tender senjata api sekalipun keputusan Mendagri mempersenjatai Satpol PP masih kontroversial.

DPR mendesak pemerintah mencabut Permen No 26 Tahun 2010 yang mengatur fasilitas senjata api untuk Satpol PP. Keputusan Pemerintah sangat ceroboh tanpa kesepakatan dengan DPR.

Mendagri Gamawan Fauzi menjamin pemberian senjata api bagi Satpol PP bukan untuk digunakan sembarangan. Senpi akan dipakai guna menegakkan peraturan daerah.

"Menurut saya tidak perlu lah," cetus mantan Wapres Jusuf Kalla, mengomentari Permendagri yang mengatur izin Satpol PP bersenpi. Hapus saja Pak?