Data PPATK mencatat banyak rekening milik pegawai negeri sipil yang mencurigakan. Merespons hal ini, Kementerian Hukum dan HAM melakukan langkah tegas. Laporan kekayaan, rekening dan tagihan pajak pegawai dikumpulkan.

Presiden SBY memastikan hadir dalam peringatan nasional Hari Antikorupsi Internasional yang dipusatkan di Semarang, Jawa Tengah. Di dalam acara tersebut, jajaran penegak hukum diminta melaporkan hasil kerja mereka kepada rakyat. 

Meski empat orang pimpinan KPK yang dipilih Komisi III DPR tidak sesuai dengan urutan yang direkomendasi Pansel KPK, namun jangan kemudian dicurigai. Siapa saja yang terpilih dari 8 nama kandidat yang diajukan, tetap orang-orang terbaik.

Pejabat pusat jangan disambut kemewahan bila melakukan kunjungan ke daerah. Kesederhanaan harus diutamakan. Salah satu tujuannya untuk efisiensi anggaran.

KPK sudah mempunyai aturan soal kunjungan ke daerah. Salah satunya antara lain tidak dibiayai pesawat dan hotel. Pimpinan KPK juga tidak boleh dijemput.

KPK mengapresiasi langkah Kemenkum HAM yang mengeluarkan kebijakan agar pejabat daerah tidak menyambut menteri dengan berlebihan.

Di muka sidang, Nazaruddin mengaku ke Cikeas sebelum pergi ke Singapura. Namun Sekretaris Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin menyebut tak ada hubungan kedatangan Nazar ke Cikeas dan kaburnya ke Singapura.

Sambutan meriah biasanya selalu mengiringi kunjungan seorang menteri ke daerah. Nah, kini, di jajaran Kemenkum HAM acara semacam itu tidak diperkenankan lagi.

Masa kerja satgas pemberantasan mafia hukum (PMH) akan berakhir di akhir bulan Desember 2011 ini. Masihkah satgas PMH relevan dipertahankan? Jika iya, SBY harus melakukan evaluasi terhadap seluruh aparat penegak hukum.

Beredar surat dengan logo PKB untuk menjegal Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN). Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengaku tidak tahu adanya surat tertanggal 25 Agustus tersebut.