BK DPR menegaskan tidak menghilangkan sejumlah pasal krusial yang salah satunya tentang gratifikasi di draf Kode Etik DPR. Gratifikasi tidak perlu dimasukkan dalam kode etik DPR lantaran sudah diatur dalam UU.

Mantan Ketua BK DPR Gayus Lumbuun mempertanyakan alasan penghilangan sejumlah pasal krusial dalam draf revisi Peraturan DPR tengan Kode Etik. Pasal larangan gratifikasi dan rangkap jabatan seharusnya tetap dipertahankan.

BK DPR membantah telah menghilangkan sejumlah pasal krusial, termasuk larangan menerima gratifikasi, dalam draf revisi Peraturan DPR tentang Kode Etik.

Pasal krusial ditengarai lenyap dari rancangan kode etik DPR yang baru. Dalam draf aturan baru, gratifikasi hanya disebutkan tidak diperkenankan dari mitra kerja.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum optimis akan kemajuan yang diperoleh terkait pelaksanaan Inpres No I/2011. Salah satunya dalam penanganan kasus Gayus.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka akan melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK membahas kasus Gayus Tambunan.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum akan bertandang ke KPK. Satgas berencana melakukan pembahasan terkait pengusutan atas penyuap Gayus.

Penyidik akan mengalami kesulitan membongkar jejaring korupsi, gratifikasi maupun suap bila pelaku diam seribu bahasa. Menurut Direktur Kepatuhan dan Pengawasan PPATK Subintoro, penyidik mengalami jalan buntu karena pelaku memilih diam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau PNS untuk bersyukur meski memiliki gaji yang dinilai kecil. Selain itu, PNS juga diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada publik.

Menakertrans Muhaimin Iskandar meminta agar KPK tidak hanya menahan 19 politisi yang diduga menerima suap terkait kasus pemilihan DGS BI Miranda S Goeltom.