Beredar surat penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri pengganti Jenderal Sutarman. Surat itu ditandatangani Presiden Jokowi dan ditujukan kepada Ketua DPR.

Sejumlah nama-nama sudah mencuat sebagai calon Kapolri yang kabarnya sudah berada di genggaman Presiden Jokowi untuk diserahkan ke Komisi III DPR. Nantinya, siapapun yang menjadi Kapolri maka akan menghadapi tantangan dan ancaman ke depan yang semakin kompleks, modern dan asimetris.

Beredar surat dari Polri yang menyatakan Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan bersih dari transaksi keuangan mencurigakan alias rekening gendut. Surat itu dinilai Indonesia Corruption Watch (ICW) sah-sah saja. 

Presiden Joko Widodo merupakan pemegang hak prerogatif terkait pengganti Kapolri Jenderal Sutarman. Namun jika Jokowi tidak mau 'repot' memilih dua kali dalam masa pemerintahannya pilih yang muda.

Kandidat Kapolri pengganti Jenderal Sutarman yang disebut-sebut paling kuat adalah Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan. Jenderal Bintang Tiga ini memiliki harta yang paling besar dibanding kandidat-kandidat lainnya.

Tim Disaster Victim Identification (DVI) di RS Bhayangkara Polda Surabaya hingga Jumat (9/1/2014) berhasil mengidentifikasi 27 jenazah korban kecelakaan AirAsia QZ8501. Sebanyak dua jenazah yang baru selesai diidentifikasi hari ini akan diserahkan ke keluarga.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah sejak jauh-jauh hari menyaring nama-nama calon Kapolri. Kabarnya, ada empat jenderal bintang tiga yang diajukan Kompolnas ke Presiden Jokowi. 

Isu pergantian Kapolri semakin kencang. Sejumlah nama calon dengan isu-isu liar bermunculan. Salah satu isu yang berhembus mengenai calon Kapolri ini tak lain urusan rekening gendut. 

Isu pergantian Kapolri semakin menguat. sejumlah calon mulai bermunculan, antara lain di jajaran bintang tiga alias yang berpangkat Komisaris Jenderal. Seiring itu pula mulai muncul isu rekening gendut. 

Isu pergantian Kapolri semakin kencang. Kabarnya Presiden Jokowi sudah menyiapkan surat pengangkatan. Kapolri Jenderal Sutarman pun menyerahkan sepenuhnya kepada presiden soal urusan itu.