Presiden SBY meresmikan pelaksanaan Free Trade Zone (FTZ) atau Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. Presiden juga akan meresmikan sejumlah proyek di Kepulauan Riau.

Ratusan orang dari berbagai organisasi melakukan aksi demo di Mapolda Riau. Mereka menuntut Kapolda Riau, Brigjen Hadiatmoko untuk segara mengundurkan diri.

Dari empat wilayah baru yang direncanakan, ternyata hanya tiga wilayah yang siap membuka IPDN regional. Manado, Sulawesi Utara tidak siap. Hal itu disebabkan belum adanya gedung sekolah dan tenaga pengajar.

Mulai 11 Januari mendatang, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tak akan terpusat lagi di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Empat wilayah terpilih untuk mendirikan IPDN regional.

Prestasi KPK dalam mengungkap berbagai kasus korupsi memang patut diacungi jempol. Namun semua itu dirasa belum cukup. KPK seharusnya tidak hanya lihai menangkap koruptor tapi juga harus bisa mencegah lahirnya koruptor baru.

Pihak Polda Riau membantah tudingan Serikat Tani Riau (STR) yang menyebut tahanan sengketa lahan di areal PT Arara Abadi tidak diberi makan.

Penghentian kasus illegal logging terhadap 13 perusahaan dianggap  sebuah kado hitam di akhir tahun bagi rakyat Riau. Ada konspirasi tingkat tinggi antara perusahaan, pejabat daerah serta pucuk pimpinan tertinggi di negara ini.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan kasus illegal logging yang dilakukan 13 perusahaan kayu di Riau dicurigai sarat konspirasi. WALHI menduga kuat ada 'permainan' aparat dalam penghentian kasus ini.

Anggota DPR RI mempertanyakan sikap Kejati Riau yang menolak dua saksi ahli lingkungan yang diajukan Polda Riau dalam kasus illegal logging. Penyidikan dihentikan karena ulah kejaksaan.

Dinas Kehutanan Provinsi (Dishut) Riau menyatakan lahan sengketa 4.000 yang diklaim milik Serikat Tani Riau (STR) tidak memiliki bukti kuat. Lahan sengketa itu dinyatakan milik PT Arara Abadi.