Seruan untuk menghapus pasal pencemaran nama baik dalam KUHP disambut positif oleh Prita Mulyasari. Pasal-pasal tersebut membuat bingung dan hanya menindas rakyat kecil.

Pasal pencemaran nama baik dalam KUHP dinilai melanggar hak asasi masyarakat untuk bersikap kritis. Seharusnya, pasal tersebut dihapus karena hanya dijadikan alat bagi para penguasa dan pemilik modal untuk membungkam publik.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terus mengalami peningkatan dari 2.0 menjadi 2.8. Namun, dari peningkatan IPK tersebut belum bisa disimpulkan bahwa Indonesia berhasil dalam memberantas korupsi.

Pemberantasan korupsi di era Presiden SBY diprediksi bisa lebih memburuk di tahun-tahun mendatang. Pasalnya, di era SBY inilah terdapat upaya pelemahan KPK yang dilakukan secara sistematis.

Tidak semua pihak merayakan Hari Antikorupsi se-dunia dengan turun ke jalan. Beberapa LSM antikorupsi merayakannya dengan makan nasi aking sebagai bentuk keprihatinan.

Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) soal penyadapan dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU KPK. Seharusnya tata cara penyadapan harus diterbitkan lewat undang-undang bukan dengan PP.

KPK diminta jangan terjebak dengan anggapan bahwa dalam kasus Century tidak ada yang salah dalam pengambilan kebijakan. Justru, lewat kebijakan itulah korupsi bisa terjadi.

Presiden SBY sering mengatakan akan berdiri paling depan dalam pemberantasan korupsi. Namun dengan sikapnya terkait aksi 9 Desember nanti, tidak membuktikan hal tersebut.

Tidak lama lagi, Mas Achmad Santosa dan Waluyo akan segera mengakhiri masa tugasnya di KPK. Keduanya diminta tidak boleh membocorkan rahasia penyelidikan.

Hak angket untuk mengungkap kasus skandal Century diharapkan dapat berjalan secara maksimal. Jangan sampai kemudian hak angket justru menjadi bargaining politik untuk menaikan posisi tawar partai.