Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengoreksi keterangan TNI AD soal dugaan ketidaknetralan Babinsa di Pilpres 2014, yang dinilainya hanya dilakukan segelintir oknum. PDIP menyoroti koreksi keterangan dari Moeldoko.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menjami Babinsa dan Danramil tak berpihak pada salah satu Capres. Moeldoko berani menjaminnya. 

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengoreksi keterangan TNI AD soal tindakan Koptu Rusfandi dan Kapten Saliman. Menurut Moeldoko sesuai keterangan Bawaslu tak ada yang terbukti Babinsa bersikap tak netral. 

Panglima TNI Jenderal Moeldoko meminta agar masyarakat memaklumi kalau ada sedikit kesalahan yang dilakukan Babinsa. Menurut dia, tingkat pendidikan Babinsa menjadi ukuran. 

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan tak ada Babinsa yang terlibat dalam kasus pelanggaran pemilu. Bahkan Moeldoko memberi jaminan soal sikap netral para Babinsa itu. 

Keterangan TNI AD sudah mengamini adanya oknum Babinsa yang melakukan kesalahan terkait pemilu. Oknum Babinsa dan perwira di atasnya pun sudah dihukum. Tapi keterangan itu berbeda dengan Panglima TNI.

Isu adanya dugaan keterlibatan TNI dalam Pilpres 2014 merupakan sesuatu yang sensitif. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berharap hal tersebut segera diselesaikan. Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga diminta turun tangan.

Bawaslu merespon laporan yang menyebutkan adanya anggota Babinsa TNI yang upaya mempengaruhi warga untuk memilih capres tertentu. Lembaga pengawas Pemilu ini akan memanggil Panglima TNI.

Polemik rambu suar Malaysia di Tanjung Datok dibahas dalam rapat tertutup Komisi I DPR dengan TNI dan Kementerian Pertahanan. Panglima TNI menyatakan posisi rambu suar Malaysia itu terletak di wilayah abu-abu.

Komisi I DPR menggelar rapat tertutup dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Rapat kerja ini membahas soal anggaran dan masalah pembangunan rambu suar Malaysia di Tanjung Datok.