Pihak Bulyan Royan pesimistis penyidik KPK dapat menemukan kaitan antara mantan anggota Komisi V DPR itu dengan menangnya PT Binamina Karya dalam tender pengadaan kapal patroli Dephub RI. Bulyan tidak berperan dalam proses itu.

Dephub mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp 16,077 T pada tahun anggaran 2009. Dana itu hanya memenuhi 52,67 persen dari kebutuhan sebenarnya pada 2009.

Bulyan Royan menolak telak keterlibatan rekan-rekannya di Komisi V DPR terkait suap kapal patroli. Pemberian uang dari rekanan hanya untuk dinikmati sendiri. 

Pemerintah masih berdebar-debar apakah UE akan memperpanjang atau memutus larangan terbang maskapai Indonesia ke negara Eropa. UE dinilai masih bingung.

Bulyan Royan kembali diperiksa KPK. Berkemeja putih lengan panjang, politisi PBR ini menebar senyum.

Tim penyidik KPK selesai menggeledah kantor sekretariat Komisi V DPR. Mereka meninggalkan tempat dengan membawa lima kardus dan dua kardus berisi berbagai dokumen terkait kasus dugaan suap anggota FPBR Bulyan Royan.

Semua yang diduga terkait dengan suap pada proyek pengadaan kapal patroli Dephub disita KPK dari ruang Bulyan Royan dan Sekretariat Komisi V. Ketua BK Irsyad Sudiro membeberkan barang-barang yang disita.

Ketua Komisi V DPR Ahmad Muqqowam mengaku tak diberitahu soal penggedahan KPK di komisinya. Namun, Ahmad tak ingin mempersoalkannya.

10 Penyidik KPK menggeledah ruang Sekretariat Komisi V DPR. Selang 30 menit, baru Ketua BK DRP Irsyad Sudiro dan anggota Komisi V Suharno menyusul.

Selain Sekretariat Komisi V DPR, KPK juga menggeledah ruangan Bulyan Royan di Gedung Nusantara I Gedung DPR. 2 Anggota Brimob ikut mengamankan penggeledahan.