Keluar masuknya Gayus Tambunan dari Rutan Brimob setelah memberikan sejumlah uang kepada petugas rutan, mencoreng wajah penegak hukum. Agar kasus Gayus tidak terulang, protap penanganan rutan dan LP segera disusun.

Sejumlah institusi bidang hukum mengadakan pertemuan menyusul kasus keluar masuknya Gayus Tambunan dari Rutan Brimob. Mereka membahas nasib Rutan Brimob.

Rutan Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok dinilai jauh dari pengawasan publik. Perlu dievaluasi berapa lama dan tahanan kasus apa saja yang ditempatkan di Rutan Brimob itu.

Menkum HAM Patrialis Akbar, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan Polri akan bertemu di Mabes Polri pada Selasa 16 November 2010. Mereka akan membahas perbaikan prosedur tetap (protap) di rumah tahanan (rutan).

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mempersilakan rekaman pemeriksaan terhadap Gayus Tambunan dihadirkan di persidangan. Saat ini, rekaman tersebut sudah diserahkan ke penyidik Kepolisian.

Kasus 'kaburnya' Gayus Tambunan dari Rutan Brimob rupanya memukul pihak kepolisian. Sejumlah langkah perbaikan dilakukan, termasuk mengembalikan fungsi Rutan Brimob.

Kementerian Hukum dan HAM memiliki Direktorat khusus yang mengurusi permasalahan HAM di Indonesia. Namun, perannya kurang maksimal karena masih bagian dari pemerintah.

Satgas Anti Mafia Hukum turun tangan mengusut keluar masuknya Gayus dari Rutan Brimob Kelapa Dua. Tim dibentuk dan telah bekerja 3 hari. Pada hari ke 10, Satgas berjanji akan merilis hasil temuan mereka.

Terpidana kasus cek suap pemilihan DGS BI, Hamka Yandhu, mengakui sedang tidak berada dalam sel LP Salemba. Keberadaannya di luar sel menghadiri peringatan 40 hari wafatnya sang ibu kali ini ditempuh sesuai prosedur berlaku.

Terpidana kasus suap DGS BI, Hamka Yandhu, diberi izin oleh Rutan Salemba untuk menghadiri peringatan 40 hari wafatnya sang ibunda. Pemberian izin itu ditegaskan bukan karena suap, tapi lewat prosedur yang ketat.