Eks bos PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor dinyatakan telah terbukti memberikan suap kepada beberapa pejabat dalam proses pembangunan proyek Hambalang. Dia divonis 4,5 tahun penjara.

KPK mengirimkan pencegahan terhadap saksi dalam kasus suap pembangunan tanggul laut di Biak Numfor, Papua. Saksi yang dicegah adalah staf khusus Menteri PDT Helmy Faishal, Sabililah Ardi.

Deputi I Kementerian PDT, Suprayoga Hadi baru selesai menjalani pemeriksaan penyidik KPK terkait kasus suap proyek pembangunan tanggul laut di Kabupaten Biak Numfor. Dalam pemeriksaannya kali ini, Suprayoga dicecar soal penganggaran proyek yang telah diijon itu.

KPK mengumpulkan informasi untuk melengkapi alat bukti terkait kasus suap kepada Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk. Dua pejabat di kabupaten tersebut dipanggil sebagai saksi. 

Berdasarkan hasil penyidikan terhadap Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk diketahui uang suap yang diberikan untuk memenangkan salah satu perusahaan pembangunan tanggul laut. Namun kejanggalan ditemukan karena seorang Bupati tak punya kewenangan untuk menunjuk perusahaan pemenang tender.

KPK telah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian PDT terkait kasus suap Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk untuk pembangungan tanggul laut. Ternyata, KPK juga melakukan penggeledahan di tempat lain.

Teddy Renyut tersangka penyuap Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk untuk pertama kalinya diperiksa KPK, Rabu (18/6). Teddy diperiksa terkait dugaan kasus suap untuk memuluskan proyek penanggulangan bencana di Biak, Papua.

KPK sudah sering menemukan duit pecahan SGD 10.000 dijadikan sebagai alat transaksi suap. Nilainya yang besar, membuat nominal uang itu jadi pilihan favorit para koruptor. Apa langkah KPK mencegah hal ini?

Bupati Biak Numfor, Papua, Yesaya Sombuk ditangkap oleh KPK terkait kasus suap pembangunan tanggul laut. Penangkapan itu diduga berkaitan dengan proyek di Kementerian PDT.

Tim KPK telah menyegel sejumlah ruang di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Rombongan penyidik akan segera kembali lagi ke kementerian, untuk melakukan penggeledahan.