Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak akan terpengaruh oleh para Purnawiran yang memberikan dukungan terbuka kepada Capres, baik Prabowo maupun Jokowi. 

Tim pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendesak Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk menelusuri siapa penyebar surat pemecatan Prabowo. Surat itu sudah beredar luas diketahui masyarakat.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko ogah berkomentar banyak terkait beredarnya surat rekomendasi pemecatan Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto dari TNI. Dia mengaku belum bisa memberikan klarifikasi. 

Panglima TNI Jenderal Moeldoko dengan tegas membantah dugaan adanya pengerahan Babinsa untuk mengarahkan pilihannya kepada salah satu kandidat capres 2014 di Sumedang. Ia berharap warga percaya dan tidak melulu mencurigai TNI. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengadakan koordinasi dengan TNI yang diwakili oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Laksda TNI Ade Supandi. Kepada Ade, anggota Bawaslu menanyakan soal peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan adanya kasus pengarahan warga untuk memilih capres-cawapres tertentu di Jakarta Pusat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan rapat koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Senin (9/6/2014). Rapat digelar di kantor Bawaslu di jalan Thamrin, Jakarta Pusat.

"Kasus Babinsa ini saya kira kasus yang dibesar besarkan, apalagi Panglima TNI Jendral Moeldoko sudah mengatakan bahw TNI profesional, tidak bisa ditarik kanan kiri," kata Hatta.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko diundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hari ini untuk melakukan koordinasi terkait Pilpres Juli mendatang. Namun hingga sore, Moeldoko belum terlihat.

Bawaslu membenarkan telah mengirim undangan kepada Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Namun, anggota komisi Bawaslu Nelson Simanjuntak membantah undangan itu terkait kasus Babinsa.

Bawaslu akan berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko terkait isu Babinsa yang tak netral. Undangan koordinasi kabarnya disampaikan hari ini.