Sudah bukan rahasia umum jika proses seleksi pejabat di DPR selalu beraroma politis. Penilaian objektif saat fit and proper test kadang tak sejalan dengan pilihan partai. Hal ini kemungkinan terjadi saat seleksi komisioner Komisi Yudisial (KY).

Komisi III DPR mencari calon komisioner KY yang tidak mudah disuap. Jangan sampai kasus mantan anggota KY, Irawadi Joenoes yang terlibat kasus korupsi dalam pengadaan lahan Gedung KY di Jalan Kramat Raya Nomor 57, terulang.

Komisi III DPR mempertanyakan hubungan calon komisioner Komisi Yudisial (KY) Abbas Said dan anaknya, pengacara Farhat Abbas. Hingga saat ini Abbas masih menjabat sebagai hakim agung di Mahkamah Agung (MA).

Komisi III DPR mencecar sejumlah pertanyaan pada calon komisioner KY dari Mahkamah Agung (MA), Abbas Said. Salah satunya tentang keberadaan mafia hukum di MA. Abbas pun mengaku praktik itu ada.

Calon pimpinan KY Abbas Said pernah 7 kali diadukan ke Komisi Yudisial(KY) sebagai hakim agung. Keseriusan untuk menjadi pimpinan KY pun dipertanyakan.

3 hakim Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). Mereka dilaporkan karena membebaskan terpidana penambangan liar (illegal mining). Padahal PN Tanjung Pinang telah mengganjar pelaku dengan penjara 3,5 tahun penjara.

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) menemukan sejumlah masalah dari calon komisioner Komisi Yudisial (KY) yang sedang diuji di DPR. Beberapa calon pernah dilaporkan karena masalah disiplin. Sebagian juga memiliki catatan harta kekayaan yang mencurigakan.

Politisi PDIP Panda Nababan hari ini menolak diperiksa penyidik KPK, terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan suap DGS BI. Panda yang sudah berstatus tersangka ini meminta KPK menunggu keputusan hukum dari Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA).

Busyro Muqoddas dikenal sebagai sosok yang kalem, santun dan tenang. Sifat itu diprediksi akan berpengaruh terhadap ketegasan penanganan kasus di KPK.

Busyro Muqoddas terpilih sebagai Ketua KPK pengganti Antasari Azhar oleh Komisi III DPR. Hasil tersebut hari ini akan disahkan lewat sidang paripurna.