Dalam blog-nya, Dubes RI di Swiss, DJoko Susilo, memberikan kabar terbaru mengenai pengacara Kelompok 78 yang akan mengadu ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Ia menyebut, sang pengacara sudah siap menghadapi tim legal FIFA.

Pihak kepolisian siap mengamankan secara maksimal jalannya Kongres PSSI pada 20 Mei mendatang. Aturan main akan diketatkan, yang tidak punya ID atau undangan, dihimbau tak perlu datang.

Kongres PSSI yang dijadwalkan digelar di Jakarta pada 20 Mei, termasuk untuk memilih ketua umum Periode 2011-2015, diperkirakan menghabiskan biaya Rp 2 miliar. Dana itu berasal dari kas PSSI.

Ada kemungkinan kubu George Toisutta dan Arifin Panigoro akan membawa kasus pelarangan mereka maju di kongres PSSI ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Terhadap kemungkinan ini, pemerintah akan menghormatinya.

Pemerintah tetap mendukung Komite Normalisasi (KN) sebagai penyelenggara kongres PSSI. Pemerintah tak akan mengakui segala hal yang berjalan di luar koridor yang ada.

Indonesia terancam terkena sanksi FIFA terkait polemik pergantian Ketua Umum PSSI yang baru. Jika hal itu sampai terjadi maka suporter Sriwijaya FC akan menduduki kantor PSSI.

Oleh Komite Normalisasi (KN), nasib George Toisutta dan Arifin Panigoro (GT-AP) sudah lama tamat. Namun, bagi para pendukungnya belum. Dugaan pun muncul bahwa, penolakan itu hanya berdasar ketidaksukaan personal saja.

Sriwijaya FC meminta jaminan kepada Komite Normalisasi (KN) seandainya PSSI terkena sanksi FIFA. Jaminan itu berupa ganti rugi sebesar Rp 3,5 miliar sebagai ganti biaya yang telah dikeluarkan Sriwijaya FC selama mengikuti AFC Cup.

Keputusan Komite Normalisasi yang tidak mengakui keputusan Komite Banding mendapatkan kritik. KN disebut tak seharusnya menolak keputusan itu karena Komding telah bekerja sesuai statuta FIFA.

Turunnya Nurdin Halid dari kursi tertinggi di PSSI ternyata tidak membuat kisruh di organisasi sepakbola Indonesia selesai. Untuk itu pemerintah diminta kembali turun tangan untuk menyudahinya.