Pengelolan wilayah perbatasan menjadi salah satu program strategis Presiden Joko Widodo. Hal ini demi tercipta dan tegaknya NKRI melalui penegasan batas wilayah Indonesia.

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bersama sejumlah menteri menggelar rapat kabinet terbatas. Ada lima hal yang dibahas, yaitu mengenai antisipasi bencana, TKI di luar negeri, kurikulum 2013, program Kartu Keluarga Sejahtera(KKS), dan masalah perbatasan.

Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja telah menengok kondisi perbatasan RI-Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Mendagri Tjahjo Kumolo yang juga ikut dalam pemantauan tersebut menyatakan pemerintah akan fokus pembangunan di perbatasan.

Kementerian Dalam Negeri akan menerapkan akuntansi berbasis akrual bagi pemerintah daerah dan jajarannya. Dengan demikian seluruh transaksi keuangan dari tingkat daerah hingga ke pusat dapat lebih transparan.

Untuk kedua kalinya Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat datangi Balaikota DKI. Djarot datang untuk melakukan 'gladi bersih' acara pelantikannya yang akan digelar esok hari.

Presiden Jokowi yang sempat memanjat menara pos pemantauan tertinggi di situ kemudian merumuskan sejumlah kebijakan bersama para menteri.

Sekjen Golkar, hasil Munas Bali, Idrus Marham menuding ada oknum-oknum dari luar yang mempermainkan Partai Golkar. Oknum ini disebut bukan berasal dari pemerintah.

Presiden Joko Widodo pada hari ini akan menghadiri acara Hari Nusantara Nasional di Kotabaru, Kalimantan Selatan. Sejumlah menteri Kabinet Kerja juga akan hadir mendampingi Presiden pagi ini.

Mendagri, Tjahjo Kumolo, berjanji akan menghapus dua Permendagri yang mengatur Bansos. Selama ini, kata dia, ada lima faktor yang menyebabkan PNS di lingkungan Kemendagri sering terjerat kasus hukum. Salah satu yang sering menjerumuskan PNS ke penjara itu adalah penyaluran dana hibah dan Bansos.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kenaikan gaji kepala daerah sepenuhnya diserahkan kepada menteri keuangan. Kementerian Dalam Negeri hanya menyiapkan aturan dan evaluasi bila gaji kepala daerah naik.