MK memutuskan uji materi Pasal 115 ayat 1 UU Kesehatan, yang berkonsekuensi, tiap tempat kerja atau umum wajib menyediakan ruang merokok. MK dinilai tak menghayati filosofi tren manusia masa kini yang mengutamakan keselamatan. Menghirup udara sehat, faktor keselamatan itu, adalah bagian HAM.

Ribka Tjiptaning ngotot akan tetap memimpin rapat Panja RUU Keperawatan meski dilarang BK. Fraksi PDIP pun meminta Ribka tak 'membangkang'.

BK DPR menegaskan sanksi terhadap Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, menyangkut kasus ayat rokok final dan mengikat. Ribka diminta untuk melepas semua jabatan di ketua Pansus atau Panja.

Putusan MK tentang ruang khusus rokok membelah banyak pendapat. Tidak terkecuali Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan.

Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, diberi sanksi BK DPR dilarang memimpin rapat Pansus dan Panja sampai tahun 2014. FPDIP mengabaikan larangan itu, Ribka tetap memimpin Panja RUU Keperawatan DPR.

MK mengeluarkan satu keputusan yang berkonsekuensi setiap pengelola gedung wajib menyediakan tempat khusus merokok. Wakil Ketua Komisi IX yang membidangi kesehatan, Irgan Chaerul Mahfiz menilai keputusan MK tersebut justru dinilai sebagai langkah mundur karena perokok semestinya berada di luar gedung. Bila Anda setuju dengan Irgan Chaerul Mahfiz, pilih Pro!

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan satu keputusan yang berkonsekuensi setiap pengelola gedung wajib menyediakan tempat khusus merokok. Keputusan MK tersebut justru dinilai sebagai langkah mundur.

Politikus Partai Golkar, Hamka Yandhu hari ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Miranda Gultom. Dia mengaku tidak ada arahan untuk memilih Miranda Swaray Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) tahun 2004.

Ketua Komisi IX DPR dari PDIP Ribka Tjiptaning dilarang memimpin rapat Pansus dan Panja DPR gara-gara hilangnya ayat tembakau. Bagi dia, keputusan ini aneh.

BK DPR memberikan sanksi kepada Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning terkait hilangnya ayat tembakau. Apakah temuan BK yang membuat Ribka tak boleh memimpin rapat Pansus dan Panja ini?