KPK tak hanya menangkap pejabat yang diduga kepala daerah tingkat dua di Jawa Barat terkait kasus suap. Ada juga orang partai yang ikut dicokok. Kabarnya orang partai itu menjadi perantara antara pejabat dan pihak swasta. 

KPK kembali sukses melakukan tangkap tangan terkait kasus suap. Kuat dugaan yang ditangkap adalah seorang pejabat daerah setingkat kepala daerah. Kabarnya yang ditangkap ini kepala daerah tingkat dua di Jawa Barat. 

Bupati Biak Numfor ditangkap KPK karena diduga menerima suap terkait proyek ijon pembangunan tanggul laut. Usai diperiksa, Helmy Faishal Zaini menegaskan proyek tersebut tak pernah ada.

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap pembangunan tanggul laut di Biak Numfor, Papua Barat. Helmy akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Teddy Renyut.

"Benar, besok Rabu 16 Juli, Menteri PDT Helmy Faishal dipanggil sebagai saksi terkait penyidikan kasus bupati Biak Numfor," kata Jubir KPK, Johan Budi saat dikonfirmasi, Selasa (15/7/2014).

KPK memanggil Muamir Muin Syam, staf khusus Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) terkait kasus proyek tanggul laut di Biak Numfor, Papua Barat. Muamir akan dimintai keterangan untuk tersangka Teddy Renyut (TR).

Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka kasus Hambalang, Mahfud Suroso. Anggota Badan Anggaran DPR ini membantah menerima suap dari Adhi Karya.

Bendum PDIP Olly Dondokambey memenuhi panggilan penyidik KPK. Anggota Komisi XI ini akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Mahfud Suroso. 

KPK telah mengirimkan surat pencegahan terhadap staf khusus Menteri PDT Helmi Faishal, Sabilillah Ardi, dalam kasus suap pembangunan tanggul laut di Biak Numfor, Papua. Penyidik akan segera memeriksa Sabilillah.

Dalam amar putusan Teuku Bagus Muhammad Noor, majelis hakim menyebut bahwa eks bos PT Adhi Karya itu terbukti menyuap Bendum PDIP, Olly Dondokambey sebesar Rp 2,5 miliar