ICW kembali mengkritik peran Menkominfo dalam RPP Penyadapan. Utamanya terkait kewenangan untuk mengetahui proses penyadapan yang dilakukan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebaiknya tidak tergantung pada Menkeu Sri Mulyani. Pasalnya, Sri Mulyani nonaktif atau tidak, pasar tetap akan bergejolak.

Mengapa KPK dan sejumlah aktivis antikorupsi begitu menentang RPP Penyadapan? Alasannya sederhana, aturan itu memberikan kewenangan yang cukup luas pada sejumlah pejabat hingga kemungkinan bocor besar terjadi.

Adnan Buyung Nasution memperoleh dukungan terkait perseteruannya dengan Menkominfo Tifatul Sembiring. Sebagai anggota Wantimpres, Buyung justru bisa mengusulkan seorang menteri agar dipensiunkan.

Sejumlah aktivis mendesak agar KPK melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan praktik suap di beberapa kantor BP2TKI. Praktik suap di kantor-kantor tersebut mencapai Rp 2,5 miliar per bulan.

RPP Penyadapan ditengarai mempreteli kewenangan KPK. Bukan tanpa alasan, di RPP Penyadapan pertanggungjawaban dilakukan kepada presiden.

Menkominfo memiliki kewenangan besar dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan. Segala izin sadap menyadap diketahui oleh Menkominfo sesuai kewenangan yang dimilikinya dalam RPP Penyadapan ini.

Menkominfo memiliki kewenangan besar dalam RPP Penyadapan. Segala izin sadap menyadap diketahui oleh Menkominfo sesuai kewenangan yang dimilikinya dalam RPP Penyadapan ini.

RPP Penyadapan yang disiapkan pemerintah menempatkan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat sebagai sentral. Syarat mutlak bagi instansi hukum untuk melakukan penyadapan berada di tangannya.

Tudingan pengurus DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul soal mantan menteri membiayai aksi demo dikritik. Aksi demo dibiayai sah-sah saja, asal tidak makar.