Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta para petinggi PD untuk menjemput M Nazaruddin dari Singapura. Ketum PD Anas Urbaningrum menindaklanjuti dengan membentuk tim untuk memulangkan Nazaruddin.

Kasus kelambatan KPK mencegah Nunun Nurbaetie dan M. Nazaruddin meninggalkan Indonesia jadi catatan panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK 2012-2015. Kepemimpinan kuat jadi faktor yang mendapat penekanan dalam proses seleksi kelak.

"Jawab keraguan masyarakat dengan bukti menghadirkan buronan. Seperti dahulu tangkap Hengky Daud, tersangka kasus mobil pemadam kebakaran yang tiga tahun buron," ujar mantan Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamengkas.

Bersamaan pengumuman pemecatannya sebagai Bendahara Umum DPP PD, M. Nazaruddin, terbang ke Singapura dengan alasan berobat. Tetapi sejak itu pula, tidak ada lagi kontak antara M. Nazaruddin dengan jajaran PD.

Anggota Komisi VII DPR dari FPD, Muhammad Nazaruddin, membolos rapat paripurna DPR. Ia memilih menenangkan diri di tengah kegundahan pasca pencopotan dirinya dari posisi Bendahara Umum Partai Demokrat.

Pencopotan dari posisi Bendahara Umum DPP PD rupanya bukan sanksi final bagi M Nazaruddin. Pemberhentian keanggotannya dari DPR yang diikuti pemecatannya sebagai politisi PD sedang dipertimbangkan serius olehDK PD.

Mantan Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin masih berstatus sebagai anggota Komisi VII DPR. Nazar yang diduga tersangkut kasus Suap Kemenpora ini pun menolak meninggalkan DPR.

Pengumuman 'vonis' bagi M Nazaruddin mundur hampir satu jam dari jadwal awal. Mundurnya jadwal tersebut akibat menunggu tanda tangan dari SBY selaku Ketua Dewan Kehormatan PD dan Ketua Dewan Pembina PD.

Ketua KPK Busyro Muqoddas meluruskan ucapan wakilnya, M Jasin yang menyatakan pemberian duit M Nazarudin ke Janedjri M Gaffar tidak ada unsur pidana.

"Reaksi yang tidak cerdas akan merugikan. Kalau tidak segera dihentikan, lebih merugikan posisi PD," wanti Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat (DKPD), Amir Syamsuddin.