Anak-anak zaman sekarang punya aktivitas beragam. Namun jangan lupakan yang satu ini, berenang. Seperti kata mantan Menteri Kesehatan (alm) Endang Rahayu Sedyaningsih anak-anak wajib bisa berenang.

Polri didesak untuk segera merevisi Surat Keputusan (Skep) Kapolri bernomor 82/II/2004 yang mengatur masyarakat sipil tertentu diperbolehkan memiliki senjata api (senpi) untuk bela diri. Setelah direvisi, semua izin senpi untuk kalangan sipil harus dicabut dan dibekukan.

Selaku Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman bisa saja mengurus izin senjata api. Tapi dia justru memilih tidak memegang pistol. Hayono takut pistol malah akan menjadi beban bagi dirinya. 

Tersangka penodongan senjata api di Plaza Indonesia, Iswahyudi Ashari menggunakan senjata api berpeluru tajam jenis walter sejak tahun 2004 silam. Alasannya untuk melindungi dirinya dari ancaman lantaran jabatannya sebagai orang penting di perusahannya.

Bagi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, keamanan merupakan kebutuhan warga Ibukota. Meski demikian, Foke mengaku tidak memiliki senjata api, meskipun menurut Skep Kapolri, dia juga berhak mendapatnya.

Dokter adalah salah satu profesi yang diizinkan memiliki pistol. Aturan ini mengacu pada SKEP Kapolri bernomor 82/II/2004. Tapi rupanya, aturan ini cukup membuat heran kalangan dokter. Buat apa punya pistol?

Pengacara adalah pekerjaan profesional selain dokter yang boleh mempunyai pistol. Meski demikian pengacara senior Todung Mulya Lubis tidak pernah mengurus izinnya.

Anggota DPR adalah satu dari sejumlah elemen yang diperkenankan memegang senjata api. Bagaimana tanggapan anggota DPR Sutan Bhatoegana?

Polisi mencatat ada ratusan senjata api yang dipegang kalangan sipil. Mulai dari pengusaha, pejabat negara, hingga pengacara. Umumnya mereka memegang senjata api berpeluru karet. 

Skep Kapolri no 82/II/2004 memperbolehkan masyarakat sipil memiliki senjata api untuk keperluan bela diri. Namun, perizinan tersebut diberikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.