Menkum HAM Yasonna Laoly setuju narapidana kasus korupsi diberi remisi dan pembebasan bersyarat. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku belum membicarakan usulan tersebut.

Presiden Jokowi menandatangani Perpres yang berisi memangkas jumlah deputi setjen DPR dan memunculkan badan keahlian serta staf khusus pimpinan. Penandatanganan Perpres itu ditandatangani pada 2 Maret lalu.

Koalisi Merah Putih (KMP) ternyata tak tinggal diam setelah Menkum HAM Yasonna Laoly mengakui Munas Golkar Ancol di bawah pimpinan Agung Laksono. KMP menggelar rapat di rumah Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

‎Kubu Aburizal Bakrie (Ical) mengancam untuk menggalang hak interpelasi ataupun angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di DPR. Yasonna santai menanggapi ancaman itu.

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla menggelar rapat terbatas. Bersama sejumlah menteri, agenda rapat membahas soal RUU Ostus Papua.

Menteri Hukum dan H‎AM Yasonna Laoly belum menerbitkan SK karena Agung harus menyusun kepengurusan yang mengakomodir kubu Aburizal Bakrie. Yasonna tak memberi batas waktu pengajuan kepengurusan itu.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dikritik kubu Aburizal Bakrie karena dianggap politis mengakui kepengurusan‎ hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono. Yasonna menegaskan keputusannya itu berdasarkan Undang-undang Parpol.

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly setuju jika terpidana korupsi diberi remisi dan pembebasan bersyarat. Yasonna menegaskan jika keringanan tersebut merupakan hak narapidana.

Menkum HAM Yasonna Laoly setuju narapidana kasus korupsi diberi remisi dan pembebasan bersyarat. Yasonna menegaskan, kalau remisi adalah hak bagi semua narapidana. 

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah mengakui kepengurusan DPP Golkar Agung Laksono melalui surat yang dikeluarkan pada Selasa (10/3). Wakil ketua MPR yang juga politikus Golkar, Mahyuddin, mengatakan keputusan itu harus diikuti semua kader 'partai beringin'.