RPP Penyadapan benar-benar menjadi buah simalakama bagi pemberantasan korupsi. Bila RPP Penyadapan ini disahkan, sejumlah pejabat akan sulit untuk disadap.

Dalam rangka memperingati Hari Ibu, sejumlah aktivis perempuan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mengajak agar seluruh perempuan bersatu dalam memberantas mafia peradilan.

Pemerintah didesak untuk melaksanakan UU 44/2009 tentang Rumah Sakit. UU ini menuntut adanya Badan Pengawas Rumah Sakit yang bisa mencegah terjadinya kasus seperti yang menimpa Prita Mulyasari.

Sebagai mantan Presiden PKS, sikap Tifatul terkait RPP Penyadapan justru dapat menurunkan citra PKS sebagai partai yang selama ini dikenal antikorupsi.

Rieke Dyah Pitaloka mengusulkan agar lebih mengutamakan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program tersebut diyakini mampu meminimalisir masalah ketidakpuasan rakyat miskin terhadap pelayanan RS.

Hasil survei Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan 67 persen pasien miskin kecewa terhadap pelayanan RS. Kekecewaan itu termasuk tenaga medis yang tidak simpatik.

Hasil penelitian ICW menemukan data 67% pasien kecewa dengan layanan RS. Salah satunya karena dokter dan perawat yang kurang ramah. Hal ini pun diamini perhimpunan RS.

ICW menyatakan kasus Prita Mulyasari seharusnya tidak terjadi kalau Departemen Kesehatan (Depkes) melakukan pengawasan yang baik terhadap rumah sakit (RS). ICW berharap pemerintah segera membentuk badan pengawasan RS.

PKS berada di belakang Menkominfo Tifatul Sembiring menyusul kritik yang membanjiri RPP Penyadapan. PKS menilai semestinya para pengkritik berterima kasih kepada Tifatul.

Pelayanan rumah sakit (RS) untuk pasien miskin masih memprihatinkan. Hasil survei Indonesia Corruption Warch (ICW) menunjukkan 67 persen pasien miskin kecewa terhadap pelayanan RS.