Banyak kalangan mengindikasikan mafia anggaran bersarang di Banggar DPR. Kewenangan besar tanpa kontrol dan koordinasi yang memadai membuat Banggar rentan jadi tempat bercokolnya mafia anggaran.

Menkum HAM Patrialis Akbar membantah dirinya pernah mengatakan Gayus Tambunan akan mendapat remisi. Menurut Patrialis, Gayus tidak layak mendapatkan remisi.

Tak seperti biasanya Gayus Tambunan menghadiri persidangan dengan balutan jaket. Rupa-rupanya ia tengah terserang diare dan demam.

Kejagung menyita uang sejumlah Rp 1,22 miliar dari rekening milik eks Kepala Bea & Cukai Bandara Juanda, Surabaya, Argandiono yang menjadi tersangka kasus korupsi. 

Di lingkungan Ditjen Pajak, Gayus Tambunan bukan hanya petugas penelaah keberatan dan banding pajak. Ia juga memberikan jasa 'konsultasi' untuk meringankan utang pajak para wajib pajak.

Seorang Hakim, sama sekali tidak diperbolehkan menerima gratifikasi dari pihak yang dia sidangkan. Tidak memandang berapa jumlahnya, bentuknya maupun tujuannya, intinya seorang Hakim haram menerima gratifikasi.

Berkas perkara Gayus Tambunan dalam kasus gratifikasi Rp 28 miliar dan Rp 74 miliar telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Jadwal persidangannya tinggal menunggu penetapan hakim.

Badan Kehormatan (BK) DPR membuka peluang pemberhentian anggota Komisi VII DPR Muhammad Nazaruddin. Nazaruddin bisa dijatuhi sanksi jika sudah jadi terdakwa, atau terbukti memberikan gratifikasi ke Sekjen MK.

Pengingkaran M Nazaruddin terhadap panggilan pemeriksaan KPK sangat menampar Partai Demokrat. Tetapi fasilitas bantuan hukum belum DPP PD cabut dengan catatan mantan Bendahara Umum DPP PD tersebut benar-benar telah berada di Jakarta.

Ada wacana, krisis moral dan identitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dewasa ini akibat dari mulai terkikisnya nilai-nilai Pancasila dan kurang membuminya paham agama yang berkebangsaan.