Agung Laksono cs mengancam memecat atau mem-PAW Bambang Soesatyo dari DPR jika meneruskan langkah mendorong angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly. Merasa ditekan, Bambang Soesatyo pun balik menantang.

Menkum HAM Yasonna Laoly bersikeras setiap napi, termasuk napi koruptor, narkoba, dan teroris bisa mendapat remisi. Setiap napi, dalam UU memiliki hak mendapat remisi. 

‎Golkar mengajak Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menggulirkan hak angket atas keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengakui kepengurusan DPP Golkar Agung Laksono. Wakil ketua DPR Fadli Zon menilai keputusan Yasonna politis.

Ketum Golkar Agung Laksono meminta Bambang Soesatyo Cs mengurungkan niatnya mendorong pengajuan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Hak angket disebut tidak bermanfaat.

Fraksi Partai Golkar mengajak fraksi-fraksi di Koalisi Merah Putih (KMP)‎ untuk menggulirkan hak angket dan mosi tidak percaya terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, menyusul keputusan mengakui kepengurusan DPP Golkar Agung Laksono.

Menkum HAM Yasonna Laoly menyetujui pemberian remisi bagi napi koruptor. Menurutnya sesuai UU, remisi adalah hak bagi semua napi. Karenanya dia memberi sinyal akan mencabut PP 12/2012 yang membatasi remisi.

Menkum HAM Yasonna Laoly menegaskan napi koruptor bisa mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Yasonna menyebut PP 99 tahun 2012 yang membatasi hak remisi bagi koruptor diskriminasi.

Agung Laksono kembali menegaskan pihaknya juga siap meladeni 'perlawanan' kubu Ical terkait diakuinya kepengurusan Munas Ancol oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) menggalang dukungan untuk menggulirkan hak angket ke pemerintah di DPR. Ketum PPP Romahurmuziy melarang seluruh anggota Fraksi PPP menandatangani dukungan untuk hak angket tersebut.

Golkar kubu Aburizal Bakrie menggalang dukungan angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly bersama parpol KMP. Mereka menyebut Menkum HAM sebagai begal politik. Ngeri nggak?