detikNews

Menpan Batalkan Surat Larangan PNS Jadi PPK,PPS dan KPPS

Setelah mendapat penolakan dari berbagai daerah, termasuk Mendagri, Menteri PAN Taufik Efendi akhirnya membatalkan larangan PNS menjadi anggota PPS, PPK dan KPPS.

Selasa, 03 Mei 2005 18:48 WIB

detikNews

Edaran Baru Netralitas PNS dalam Pilkada Akan Dikeluarkan

Pemerintah akan mengeluarkan surat edaran baru terkait dengan netralitas PNS dalam pilkada. Pasalnya UU tidak melarang PNS menjadi anggota PPS.

Selasa, 03 Mei 2005 14:26 WIB

detikNews

KPUD Batam Belum Terima Gaji 5 Bulan

Meski Pilkada sudah di ambang pintu, ternyata KPUD Batam belum digaji selama 5 bulan. Alasannya, APBD Kepri belum cair.

Sabtu, 30 Apr 2005 03:17 WIB

detikNews

PNS Boleh Jadi Panitia Pilkada

Sikap pemerintah soal keterlibatan PNS dalam Pilkada patut dipertanyakan. Meski Menneg PAN terang-terangan melarang, Mendagri justru tidak keberatan.

Jumat, 29 Apr 2005 16:26 WIB

detikNews

Pilkada di Aceh dan Papua Dipastikan Ditunda

Dengan berbagai alasan, Pilkada di Aceh dan Papua yang rencananya digelar tahun ini dipastikan ditunda. Penjadwalan ulang belum dilakukan.

Jumat, 29 Apr 2005 16:05 WIB

detikNews

Sosialisasi Pilkada, Mendagri Ditagih Bantuan untuk Daerah

Mendagri M. Ma'ruf mengadakan sosialisasi pilkada di. Dalam forum ini mendagri ditagih untuk mengucurkan dana bantuan pilkada kepada daerah.

Jumat, 29 Apr 2005 15:40 WIB

detikNews

Cetro Desak Pemerintah Segera Keluarkan Perppu tentang Pilkada

Cetro mendesak pemerintah segera mengeluarkan Perppu tentang Pilkada. Perpu ini diperlukan untuk pengaturan teknis yang dibutuhkan KPUD.

Selasa, 26 Apr 2005 07:32 WIB

detikNews

KPU Sumbar Protes Surat Edaran Menpan

Surat edaran (SE) Menpan Taufik Effendi dengan nomor SE/08/M.PAN/3/2005 tertanggal 31 Maret 2005 yang melarang PNS menjadi anggota PPK diprotes.

Sabtu, 23 Apr 2005 15:35 WIB

detikNews

KPUD Provinsi Riau Sarankan Pilkada Ditunda

Bila KPUD tiga kabupaten di Riau tidak yakin akan terlaksananya pilkada pada Juni 2005 karena keterbatasan persiapan serta dana, maka sebaiknya melapor ke Mendagri untuk diminta ditunda.

Selasa, 12 Apr 2005 17:19 WIB

detikNews

Seorang Menteri Diduga Terlibat Korupsi Pada Pemilu Legislatif

Seorang menteri diduga terlibat korupsi sejak Pemilu legislatif. Korupsi ini tercium dari dua SK KPU.

Selasa, 12 Apr 2005 07:55 WIB