Terdakwa suap Kemenakertrans Dadong Irbarelawan, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima uang senilai Rp 2 miliar dari Dharnawati. Kabag Perencanaan dan Evaluasi di Direktorat P2KT Kemenakertrans ini terancam 20 tahun penjara.

Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto juga telah melaporkan gratifikasi pernikahan anak ke KPK. Di antara harta yang disampaikan, terdapat uang pecahan dollar Amerika.

Menkominfo Tifatul Sembiring telah melaporkan gratifikasi pernikahan putrinya, Shabrina ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga saat ini, laporan tersebut masih dianalisis.

Aliran dana dari PT Freeport Indonesia untuk TNI dan Polri perlu diusut hingga level perwira, tidak sebatas pengakuan prajurit di lapangan. Sebab, aliran dana swasta ke petugas keamanan dapat dikategorikan gratifikasi.

Transparency International (TI) menempatkan pengusaha Indonesia sebagai pelaku bisnis yang gemar menyuap saat berinvestasi di luar negeri. Posisi Indonesia berada di urutan ke-4. Namun metode survei TI dipertanyakan.

Segala macam cara digunakan para makelar kasus (markus) untuk menggolkan usahanya menggoyang independensi hakim. Tak hanya lewat oknum di institusi persidangan maupun keluarga hakim, mereka juga mendekati pekerja media yang kerap punya hubungan baik dengan hakim.

Polri mengakui adanya aliran dana dari PT Freeport kepada personel Korps Bhayangkara itu. KPK diminta segera mengusut, apakah duit dari PT Freeport ini bisa dikategorikan sebagai suap atau gratifikasi.

Perwira menengah di lingkungan Polda Jabar dikabarkan harus patungan untuk mendatangkan Miss Universe 2011 asal Angola Leila Lopes pada hari Kesatuan Gerak Bhayangkari. Kalau penggalangan dana itu benar dilakukan, IPW minta KPK mengusut dana yang kabarnya sudah terkumpul sebesar Rp 750 juta.

KPK menahan mantan Bupati Nias Selatan, Fahuwusa Laia. Fahuwusa ditahan dalam kasus dugaan suap kepada anggota KPU saat Pilkada Nias Selatan tahun 2010 lalu.

DPR berseteru dengan KPK. Bermula dari Banggar DPR menolak diperiksa KPK. Mereka mogok. DPR ganti panggil KPK juga tidak datang. Pro kontra pun muncul. Betulkah ini bentuk arogansi DPR?