Rencana pembatasan nopol kendaraan pribadi ganjil dan genap adalah kebijakan radikal Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Masyarakat Transportasi Indonesia menyayangkan Polda Metro Jaya yang tidak sependapat kebijakan ini juga berlaku untuk roda dua.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberlakukan pembatasan pelat nomor kendaraan ganjil-genap tahun depan. Kebutuhan mobilitas warga DKI yang tinggi tidak menutup kemungkinan akan memunculkan pelat nomor palsu.

Kebijakan pemerintah Provinsi DKI yang akan membatasi kendaraan pribadi bernopol ganjil-genap didukung oleh Polda Metro Jaya. Dukungan tersebut terbentuk dalam persiapan sarana dan prasarana di jalan-jalan.

Polda Metro Jaya tidak sependapat pembatasan kendaraan untuk nopol ganjil-genap diberlakukan untuk motor. Oleh karena itu, Polda menyiapkan langkah untuk mengatasi kesemrawutan yang ditimbulkan dari banyaknya pemotor di Jakarta.

Harga BBM sangat menentukan keberhasilan rencana program Pemprov DKI mengenai pembatasan nomor polisi (nopol) kendaraan ganjil genap.

Kemacetan lalu lintas akan coba dipecahkan Pemprop DKI Jakarta dengan pembatasan mobil dan sepeda motor berdasarkan nopol ganjil dan genap. Di sisi lain, naik kendaraan umum lebih murah dibandingkan mobil pribadi.

Pemprov DKI Jakarta berencana memberlakukan aturan baru mengenai pembatasan kendaraan melalui metode nopol ganjil-genap tahun depan. Jika persiapan pemberlakukan aturan ini tidak matang, justru akan menjadi masalah baru di Ibu Kota.

Pada Agustus 2011, Polda Metro Jaya urung memberlakukan pembatasan kendaraan.

Rencana pembatasan pelat kendaraan pribadi bernopol ganjil dan genap akan dilakukan juga oleh Jokowi. Untuk itu, Jokowi menyiapkan 2 sepeda jika dibutuhkan ketika kendaraannya yang bernopol ganjil tidak boleh melintas.

Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan pembatasan jumlah kendaraan bermotor yang melintas di Ibu Kota tahun depan melalui metode pelat nomor ganjil-genap. Gubernur DKI Joko Widodo mengaku siap memberi contoh kepada warganya dalam mentaati aturan baru itu.