Jaksa Muda Intelejen (Jamintel) Edwin Situmorang menyatakan tidak ada larangan untuk jemaat Ahmadiyah melakukan kegiatan kepercayaannya seperti tertuang dalam Surat Kerja Bersama (SKB) 3 Menteri.

Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN), JE Sahetapy, menilai aparat Kepolisian tidak melakukan tindakan tegas mengantisipasi penyerangan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri harus dicabut.

Sebelum penyerangan terjadi, polisi sudah sempat berdialog dengan perwakilan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik. Bagaimana isi dialognya?

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Sutarman berkoordinasi dengan para ulama terkait antisipasi penyerangan sekelompok orang kepada jemaat Ahmadiyah di Jakarta.

Ketua MPR Taufiq Kiemas mengusulkan agar pemerintah membuat Keppres terkait posisi Ahmadiyah. Ia juga mengutuk insiden penyerangan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten.

Polisi mengaku masih terus mengusut kasus penyerbuan warga ke jemaat Ahmadiyah di Desa Cikeusik, Pandeglang, Banten. Polisi diminta untuk bertindak cepat menyelesaikannya karena mata dunia memantau persoalan ini.

Presiden SBY menginstruksikan investigasi menyeluruh terhadap insiden penyerangan pada Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Terutama kepada pihak yang tidak menepati kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya.

Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) Hasyim Muzadi mendukung penyelesaian insiden Ahmadiyah melalui SKB 3 menteri. Namun menurut Hasyim, pelaksanaan SKB di lapangan masih 'kedodoran'.

Insiden Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, harusnya bisa dicegah. Polisi melalui petugas intelijen seharusnya sudah bisa bersikap tegas 3 hari sebelum kejadian yang menewaskan 3 orang ini.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan setuju jika isi SKB 3 Menteri dipertegas demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti di Pandeglang Banten.